KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Ribuan perangkat desa Kabupaten Kebumen tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kebumen menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Setda setempat, Jumat (30/11/2018).
Aksi ini berujung ricuh setelah massa dan aparat saling dorong sehingga mengakibatkan pagar kantor Setda Kebumen roboh. Mereka lantas mengancam akan memboikot pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun depan bila tuntutan mendapat penghasilan tetap (Siltap) sesuai Upah Minimum Kabupaten Kebumen (UMK) mulai tahun 2019 tidak terpenuhi. Dalam aksinya, massa sempat membakar seragam baju seragam mereka. Berikut rekaman foto aksi unjuk rasa kemarin.
Ketua APDESI Kebumen, Widodo Sunu Nugroho, menegaskan kedatangan perangkat desa dalam jumlah yang lebih banyak menjadi bukti bahwa aspirasi yang sebelumnya dibawa ke DPRD. Menurutnya, aspirasi perangkat desa ini harus menjadi perhatian khusus Pemkab Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat. “Tuntutan penambahan ADD Pemkab harus diperhatikan lebih. Harapannya penambahan tidak hanya Rp 7 miliar,” ungkapnya.
Sebelumnya, perangkat desa juga menuntut Tunjangan Hari Raya (THR).
