Jokowi mengatakan, ada banyak model pelatihan yang bisa mulai di gelar. Di Kementerian Tenaga Kerja misalnya, Balai Latihan Keterampilan di Pondok Pesantren sudah bisa dimulai. “Karena kita tahu akan di bangun di kurang lebih di 1000 ponpes ini Januari harus bisa dimulai,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (5/12/2018).
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lanjutnya, sertifikasi untuk tenaga-tenaga teknik yang ada di lapangan juga sudah bisa dilakukan. Sementara di Kementerian Pertanian, Jokowi memerintahkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk ditrainingkan ke negara-negara yang memiliki rapor pertanian yang baik.
“ Taiwan juga bagus, di sana saya kira sisi pertanian juga baik,” imbuhnya. Kepada kementerian lainnya, Jokowi juga memerintahkan hal serupa. Sehingga proyek pembangunan SDM bisa berlangsung masif seperti pembangunan infrastruktur yang berlangsung sejak tahun 2015.
Jokowi menambahkan, dengan dimulai di awal tahun, maka pada pertengahan tahun mendatang sudah bisa dilakukan evaluasi. Khususnya terkait efektivitas program peningkatan skill tersebut. Dengan demikian, jika tidak efektif, di semester kedua bisa dilakukan perbaikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, di tahun 2019, porsi untuk sektor SDM cukup besar. Untuk sektor pendidikan misalnya, alokasinya dinaikkan hingga 13,2 persen menjadi Rp. 492,5 triliun. Imbasnya, alokasi bidik misi misalnya, kuota dinaikkan dari 269 ribu siswa menjadi 470 ribu siswa.
“Diharapkan bisa menghasilkan SDM,” ujarnya. Di sektor pelatihan vokasi, kata Sri, alokasi juga dinaikkan. Dalam APBN 2019 mencapai Rp. 25,9 Triliun.
Di sektor kesehatan, alokasi juga dinaikkan. Sehingga di tahun depan, anggaran yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat mencapai Rp. 123 triliun. Angka itu naik 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (far)
