 |
| IWAN KAWUL/RADAR SOLO |
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri Siswanto mengakui bahwa keberadaan GTT/PTT sangat vital di sekolah. Sehingga, saat para GTT/PTT ini izin untuk tidak mengajar dan bekerja, kegiatan belajar dan mengajar sangat terganggu.
“Kami sebisa mungkin kegiatan belajar tidak terganggu, tapi ya tetap saja terganggu, karena selama ini mereka (GTT) jadi tumpuan,” kata Siswanto usai menggelar audiensi bersama GTT/PTT di Kantor Disdikbud Wonogiri, Senin (8/10/2018).
Siswanto menyebut, di Wonogiri terdapat 748 SD dan 78 SMP yang terkena imbas aksi GTT/PTT ini. Apalagi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran, sangat terasa dampaknya.
“Kalau SMP tidak terlalu signifikan, kalau SD di pinggiran sangat terasa. Karena rata-rata satu sekolah hanya ada dua sampai tiga guru PNS. Bahkan beberapa sekolah yang PNS hanya kepala sekolahnya saja,” katanya.
Menurut Siswanto, pihaknya dalam posisi yang sangat sulit. Satu sisi bisa merasakan pahitnya menjadi GTT/PTT, sementara di sisi yang lain secara kedinasan harus tetap menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
“Sebisa mungkin diupayakan untuk anak-anak tidak telantar. Kelas yang kecil-kecil bisa digabung, dibuat jadwal ulang selama ada aksi mogok ini, serta diberi materi yang sifatnya fun atau game-game begitu,” katanya.
Apakah nantinya GTT/PTT yang melakukan mogok mengajar dan bekerja akan dikenakan sanksi? Mengingat selama 22 hari tidak memenuhi kewajiban mereka, Siswanto menyebut bahwa perkara sanksi atau tidak merupakan kewenangan dari bupati. Pihaknya akan melaporkan kondisi ini kepada Bupati Joko Sutopo. Selanjutnya bupati yang akan mengambil keputusan.
“Tapi setiap dua hari sekali, GTT/PTT ini akan memperbarui izin. Statusnya kan izin untuk tidak mengajar atau bekerja,” katanya.
Terkait aksi mogok ini, Koordinator Daerah GTT/PTT Wonogiri Sunthi Sari mengatakan bahwa keluarga besar GTT/ PTT Wonogiri memulai berjuang mengetuk pintu hati birokrasi pusat agar keberadaan mereka yang selama ini mengabdi untuk negeri bisa diakui.
“Semoga dengan langkah kami yang diam dari aktivitas pendidikan selama 22 hari ke depan bisa mengubah sistem dan regulasi yang selama ini mendiskreditkan kami,” kata Sunthi Sari, Senin (8/10).
Menurut Sunthi, komitmen dari awal para GTT/PTT kompak berjuang bersama untuk mengubah nasib agar lebih baik. Selama mogok mengajar dan bekerja mereka akan menggunakan waktu bagi keluarga.
“Kepada bapak ibu guru PNS dan kepala sekolah bahwa kami tidak mendemo sekolahan, kami tidak mendemo para guru PNS, tetapi kami mendemo kebijakan pemerintah pusat yang tidak bijak,” katanya.
Dikonfirmasi mengenai apakah aksi ini bermuatan politis mendekati pemilu, Sunthi menyebut bahwa aksi tersebut murni perjuangan GTT/PTT untuk memperbaiki nasib mereka yang selama ini terabaikan. Ada tiga tuntutan yang mereka suarakan kepada pemerintah pusat. Yakni cabut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 yang dinilai merugikan guru dan pegawai honorer berusia 35 tahun ke atas. Mendesak stop rekrutmen CPNS lewat jalur umum dan menuntut status CPNS tanpa memberatkan dengan tes tertulis melalui mekanisme Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). (kwl/bun)
