• Berita Terkini

    HONDA BEAT

    Rabu, 26 September 2018

    Sebelum Bisa Daftar CPNS, Bikin Akun Dahulu

    JAKARTA – Hingga tadi malam (25/9/2018) belum ada kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kapan dimulainya pendaftaran CPNS baru. Sama seperti sebelumnya, mereka hanya menyebutkan pendaftaran CPNS baru paling cepat dilaksanakan hari ini (26/9) pukul 00.01 WIB.


    Meskipun belum ada penjelasan resmi kapan dibukanya pendaftaran, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan mulai hari ini peserta sudah bisa membuat akun terlebih dahulu. Pembuatan akun itu merupakan awal dari tahap pendaftaran di website sscn.bkn.go.id.


    Ridwan juga menjelaskan BKN terus melakukan verifikasi terhadap input lowongan CPNS baru yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Nantinya pelamar bisa memilih lowongan kerja di instansi yang sudah membuka pendaftaran dan datanya telah diverifikasi oleh BKN di website sscn.bkn.go.id.


    ’’Secara detail informasi tentang pendaftaran akan kami sampaikan besok (hari ini, Red),’’ tuturnya. Untuk itu pelamar tidak perlu tergesa-gesa melamar. Sebaiknya menunggu sampai seluruh instansi yang mendapatkan formasi CPNS sudah bisa dilamar di website sscn.bkn.go.id.


    Data resmi dari BKN tahun ini ada 76 unit kementerian atau lembaga yang mendapatkan kuota CPNS baru sebanyak 51.271 orang. Selain itu juga ada 525 unit pemda yang juga mendapatkan kuota CPNS baru dengan jumlah 186.744 orang.


    Sementara itu di tengah semakin dekatnya masa pendaftaran CPNS baru, gelombang demonstrasi guru honorer kategori dua (K-2) diperkirakan masih terus berlanjut. Hari ini ribuan guru dari Forum Honorer K-2 Titi Purwaningsih menuturkan anggotanya bakal ada yang menjalankan aksi demonstrasi di DKI Jakarta.


    Tuntutannya masih sama, yakni meminta pendaftara CPNS baru ditunda. Sampai ada kejelasan nasib honorer K-2 yang usinya lebih dari 35 tahun. Mereka tidak bisa mendaftar CPNS baru, karena syarat maksimal usia pendaftaran adalah 35 tahun. Titi berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pengangkatan guru honorer K-2 menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


    Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga menegaskan mereka terus mengawal komitmen pemerintah untuk segera menerbitkan PP tentang PPPK. Selain itu PGRI juga menuntut pemerintah untuk menyiapkan anggaran gaji PPPK di APBN 2019. Selain itu Unifah juga berpesan kepada guru honorer yang nanti diangkat jadi PPPK untuk berkomitmen meningkatkan kompetensinya.


    Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, anggaran gaji untuk PPPK akan diketahui setelah pengesahan UU APBN 2019 bulan depan. “Oktober ya,” katanya.


    Saat ini, draft RAPBN 2019 masih belum diubah menjadi RUU. Rencananya, pemerintah bersama Banggar DPR akan melakukan rapat kerja dalam menyusun RUU APBN 2019 pada 1 Oktober mendatang. Segera setelah RUU APBN 2019 dibuat, maka UU APBN 2019 dapat disahkan.


    Pemerintah juga masih perlu menghitung kemampuan anggaran negara dalam membiayai gaji PPPK tahun depan. Setiap tahunnya, kekurangan anggaran belanja pegawai diambil dari dana cadangan dalam APBN. Tahun ini, pemerintah juga telah bersiap menentukan anggaran gaji PPPK yang akan diambil dari dana cadangan APBN 2019.


    Mengenai berapa jumlahnya, pemerintah masih membutuhkan waktu hingga dapat menemukan hitungannya bulan depan. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya menganggarkan gaji PPPK berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti saja. Sebab, pemerintah akan menggunakan data yang disampaikan semua instansi yang saat ini mempekerjakan PPPK. “Betul, (semua instansi, Red),” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.


    Dalam RAPBN 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan Rp 368,6 triliun, atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan anggaran belanja pegawai dalam APBN 2018. Tidak semua cadangan anggaran belanja pegawai itu akan digunakan untuk PPPK. Di luar itu, pencadangan juga dilakukan untuk biaya kenaikan golongan, pangkat dan jabatan PNS, serta gaji untuk CPNS baru.


     Sementara itu kebijakan pemerintah memberi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pensiunan tahun ini berpotensi berlanjut pada lebaran tahun depan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dihadapan organisasi pensiunan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dalam pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (25/9).


         "Tahun depan dilanjutkan lagi. Maksudnya gaji ke13 dan THR-nya. Jangan ke mana-mana. Nanti dikira saya kampanye," ujarnya disambut antusias hadirin.

         Jokowi mengatakan, selama alokasi anggaran memungkinkan, kebijakan tersebut pasti akan berlanjut. Dia beralasan, pemberian insentif berupa THR dan gaji ke 13 bagi pensiunan diperlukan untuk mendorong dan menjaga daya beli masyarakat.


         "Apabila bapak ibu semuanya belanja ke pasarnya, tokonya lebih dari biasanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara ini," imbuhnya.


         Hal itu, lanjutnya, sudah terbukti pada data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang dirilis BPS bulan lalu. Di mana pertumbuhan berhasil menyentuh anhka 5,27 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Dan akselerasi itu, salah satunya dipengaruhi meningkatnya angka konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,14 persen atau naik dibanding tahun sebelumnya di angka 4,95 persen.


         Seperti diketahui, pada lebaran tahun lalu, pemerintah menaikkan besaran tunjangan lebaran. Untuk ASN aktif, pemerintah menaikkan THR dari gaji pokok menjadi gaji pokok plus tunjangan. Sementara untuk pensiunan, dari yang sebelumnya tidak mendapat THR menjadi mendapat THR sebesar uang bulanan yang biasa diterima.

         Jokowi menambahkan, peningkatan kesejahteraan yang diterima diharapkan bisa menambah komitmen para pensiunan untuk tetap bekerja untuk masyarakat. "Karena saya tahu bapak ibu masih memiliki potensi besar, pengalaman panjang dalam birokrasi kita," ujarnya.

         Kata mantan Walikota Solo itu, ada sejumlah kontribusi yang bisa dilakukan. Untuk yang tinggal di wilayah pedesaan misalnya, pensiunan bisa berkontribusi dalam program dana desa. Di akuinya, salah satu persoalan program tersebut adalah belum maksimalnya pengawasan dan masih ditemuinya pejabat desa yang kesulitan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaannya.


         "Kalo bisa fokus dan tepat sasaran akan bermanfaat bagi nelayan penduduk kita di desa," terangnya.


         Adapun untuk pensiunan yang tinggal di perkotaan, peran yang bisa diambil adalah terus mengkampanyekan semangat persatuan di tengah munculnya keterbelahan masyarakat menyusul menghangatnya suhu politik. Jokowi pun menitipkan pemahaman kebangsaan untuk disampaikan kepada generasi muda.

         "Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan persatuan persaudaraan," pungkasnya. (wan/rin/far)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top