’’Laporan yang masuk ke kami ada di beberapa provinsi, misalnya Gorontalo dan Kalsel,’’ terang Direktur Surveilance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang di Kantor Staf Presiden kemarin (12/9/2018). Bentuk intimidasinya bermacam-macam, bahkan hingga ancaman pembunuhan bila sampai sang petugas nekat melaksanakana imunisasi.
Di salah satu daerah, petugas tersebut sudah terjadwal untuk melaksanakan imunisasi di salah satu titik. Bukannya anak-anak yang datang, dia malah dikurung. ’’Tiba-tiba datang orang membawa parang. Untung ada petugas desa yang lewat,’’ lanjutnya. Alhasil, imunisasi pun gagal dilaksanakan.
Hambatan-hambatan tersebut kemarin dibahas di forum rapat di KSP. Salah satu hambatan yang muncul di rapat tersebut adalah sosialisasi yang kurang lengkap. Selama ini, sosialisasi kedaruratan yang membuat vaksin MR boleh digunakan adalah tidak tersedianya vaksin halal. Namun, sosialisasi kedaruratan bahwa anak-anak rawan terkena MR sehingga harus segera divaksin masih kurang.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa ancaman virus MR bukan suatu kedaruratan. Sehingga, memilih menunggu kemungkinan munculnya vaksin MR yang halal bagi putra putri mereka. Yang tidak banyak diketahui publik, ancaman virus MR sudah di depan mata dan harus segera diatasi. Satu-satunya jalan pencegahan adalah imunisasi.
Salah satu solusi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut adalah memperbanyak siosialisasi. Tidak hanya melalui media modern, namun juga melalui media cetak hingga poster yang lebih mudah diakses masyarakat. Juga menyatukan visi seluruh MUI di daerah agar satu visi dengan MUI Pusat.
Pada 21 Agustus lalu, MUI Pusat menyatakan untuk saat ini penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) dibolehkan atau mubah. SII merupakan pemasok tunggal vaksin MR di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada penemuan atau inovasi vaksin MR yang bebas kandungan babi.
Hingga 10 September lalu, dari 28 provinsi non Jawa, praktis hanya dua yang cakupan imunisasinya melebihi target 72 persen. Yakni, Papua Barat dan Bali. Selebihnya belum memenuhi target. Bahkan, delapan provinsi memperoleh cakupan imunisasi di bawah 35 persen. Provinsi Aceh tentu saja menjadi yang terendah dengan 6,88 persen
Secara keseluruhan, ada 70 juta anak Indonesia yang menjadi sasaran imunisasi MR. separonya berada di Jawa dan sudah diimunisasi. Saat ini, masih ada hampir 32 juta anak di luar Jawa yang belum mendapatkan imunisasi MR.
Imunisasi MR dilakukan secara serentak selama dua bulan di 28 provinsi. Pada 30 September mendatang, target cakupannya adalah 95 persen. ’’Tentu kalau bisa ya 100 persen. Itu adalah hak semua anak,’’ tutur Vensya. Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya akan berbicara lagi dengan para pakar, apakah masa imunisasi serentak memungkinkan untuk diperpanjang.
Untuk saat ini, pihaknya berupaya melibatkan berbagai kementerian lintas sektoral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harapannya, di 18 hari waktu yang tersisa masih bisa dilakukan imunisasi secara maksimal. Bila tidak segera dibentuk kekebalan komunitas melalui imunisasi, potensi penularan dua jenis penyakit itu sangat besar.
Kemenkes telah menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukup untuk seluruh anak Indonesia. tentu beserta tenaga medisnya yang siap melaksanakan imunisasi. Sementara, kementerian lain diharapkan bisa ikut berperan sesuai tupoksinya masing-masing. Kominfo misalnya bsia memperbanyak sosialisasi program tersebut. sementara Kemendagri bsia mendorong pemda untuk berperan aktif.
Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pada prinsipnya kementeriannya beserta jajaran mendukung program tersebut. ’’(Pemda) sudah diminta untuk sosialisasi, menjelaskan pentingnya warga supaya sehat,’’ terangnya di Kemendagri kemarin. pihaknya sudah mengirim surat edaran kepada pemda untuk mendukung.
Hal senada disampaikan Direktur Urusan Pemda III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging. Usai pertemuan di KSP kemarin, dia menjelaskan bahwa sejak awal program itu bergulir, Kemendagri sudah menerbitkan surat edaran untuk para kepala daerah. Isinya permintaan untuk menduung program Kemenkes.
’’Tapi emmang untuk Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Kemendagri belum mengeluarkan surat edaran lagi,’’ terangnya. karena itu, pascapertemuan di KSP pihaknya akan mengdorong kembali para kepala daerah untuk berperan aktif dalam mengawal program imunisasi MR. Khususnya, pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih minim.
Pemerintah menggalakkan vaksin capmak dan rubella karena sifatnya yang penting. Sebab Indonesia masuk wilayah endemik campak dan rubella. Selain itu penyakit ini mudah menular dan tumbuh menjadi wabah.
Orang yang mudah terinfeksi adalah bayi baru lahir, balita, remaja, dan ibu hamil. Kemudian efek terkena penyakit campak dan rubella adalah radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), diare, kebutaan, bahkan bisa sampai kematian. Jika penyakit ini menyerang ibu pada awal kehamilan, bisa memicu keguguran atau kecacatan.
Beberapa daerah telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit campak dan rubella. Diantaranya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Surat tersebut dikeluarkan setelah ada kejadian luar biasa peningkatkan kasus penyakit campak dan rubella di wilayah kota Banjarbaru.
Kasus yang terjadi adalah di Pondok Pesantren Darul Ilmi sebanyak 33 kasus, pondok pesantren Al Falah sebanyak 19 kasus, SMAN 2 Banjarbaru ada 9 kasus, dan di Poltekes Banjarbaru ada 10 kasus.
Dalam surat tersebut dinas kesehatan di lima kabupaten/kota diinstruksikan supaya meningkatkan cakupan imunisasi dampak dan rubella di atas 95 persen. Selain itu juga melaporkan kepada dinas kesehatan provinsi jika ada suspect campak dan rubella baru. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. (byu/jun/wan)
