HONDA BEAT

  • Berita Terkini

    Senin, 03 September 2018

    Pemerintah Cairkan Rp 250 Miliar untuk Bantu Korban Lombok

    LOMBOK UTARA– Bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai disarlurkan kemarin (2/9/2018). Presiden Joko Widodo datang langsung ke Lombok untuk memberikan secara simbolis bantuan kepada 5.293 penerima.


    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) para penerima itu terdiri atas warga Lombok Timur 2.782 penerima, Lombok Utara 1.353 orang, Lombok Barat 359 orang, Lombok Tengah 779 orang, dan Mataram 20. Sedangkan Sumbawa dan Sumbawa Barat masih dalam tahap finalisasi. ”Pasca gempa yang pertama telah diverifikasi dan disalurkan bantuan stimulan untuk rumah 534 rusak berat dan 825 rusak ringan,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei.


    Sedangkan dana yang sudah diserahkan untuk tahap pertama sebesar Rp 34,95 miliar untuk 1.359 rumah rusak. Bantuan tersebut telah diberikan pada kunjugan Jokowi 13 Agustus lalu. Sedangkan bantuan yang diserahkan kemarin sebesar Rp 250 miliar untuk 5 ribu rumah rusak.


    ”Jadi total Rp 284,95 M untuk bantuan perbaikan rumah. Semua bantuan dari BNPB diserahkan oleh Presiden. Selanjutnya kekurangan yang lain akan menyusul. BNPB sudah mengajukan anggaran ke Kemenkeu,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho.


    Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap bantuan yang diberikan kepada warga itu benar-benar dipergunakan untuk membangun rumah yang rusak. Bukan untuk membeli perabotan lainnya seperti sepeda motor atau mobil. Tapi dipergunakan untuk membeli bahan bangunan seperti semen, baja ringan, atau pasir.


    ”Bapak ibu sekalian ini uang negara. Uang pemerintah ini tetap ada pertanggungjawabannya. Jadi nanti tetap akan dicek jadi rumah benar atau tidak,” kata Jokowi.


    Pembangunan rumah warga dilakukan dengan gotong royong. Tapi ada bantuan dari anggota polri dan TNI serta ada pendampingan dari petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lantaran rumah yang dibangun harus sesuai standart bangunan tahan gempa.


    ”Jadi kalau ada goyangan gempa lagi rumah ini bergoyang. Tapi tidak runtuh atau roboh. Kalau konstruksinya betul-betul mengikuti dari kementerian PU,” jelas Jokowi.

    Sedangkan fasilitas public seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah juga mulai dibangun. Misalnya pasar di Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Pembangunan pasar itu ditujukan agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal.


    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya juga tengah membangun rumah sakit sementara untuk pelayanan mendesak seperti untuk kebutuhan pasien ICU. ”Rehab dan rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai, pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya,” kata Basuki sabtu (1/9)


    Fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan adalah Masjid Raya Hubbul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Basuki menekankan, kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.


    Berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2018 tentang rehabilitasi provinsi NTB, fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian harus bisa berfungsi Desember 2018 dan harus diselesaikan paling lambat Desember 2019. 


    Dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR,  ada 972 fasilitas publik yang dilaporkan rusak. 291 diantaranya sudah terverifikasi. Dengan rincian 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor.


    Untuk kategori kerusakan, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan  67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, PUPR sudah mulai mengerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. “Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” kata Basuki.


    Basuki mengatakan untuk anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun. Dimana Rp 170 miliar diantaranya diambil dari anggaran Kementerian PUPR. Anggaran ini utamanya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.


    Sementara utuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB. “Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” jelas Basuki.


    Sementara itu, para Insinyur yang tiba di Lombok akan mulai disebar setelah mendapatkan 2 hari pelatihan pendampingan warga. "Satu bangunan Risha tidak boleh lebih 2 orang dari CPNS PUPR yang mendampingi. Lainnya bertugas dalam membantu bangunan lain,” ungkap Basuki.


    Basuki menjelaskan, sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. ”Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,” jelasnya. 


    Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Menteri Basuki tidak harus Risha, PUPR terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.


    Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan konsep Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya.


    Di Pulau Lombok sendiri, sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan  meski berada tidak jauh dari pusat gempa.


    Sementara itu, identifikasi rumah rusak terus dilakukan BNPB. Data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, 32.717 sudah terverifikasi, dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat. (tau/jun)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top