Hal ini dikemukakan oleh etua FK GTT/PTT Ahmad Zahri. Pihaknya mewakili kawan-kawan GTT/PTT se Kebumen mendukung aksi mogok nasioal. Ini dilaksanakan sampai pemerintah benar-benar menyadari dan mengangkat GTT menjadi ASN. “Kami sangat menyesalkan hal tersebut,” tuturnya, Kamis (27/9/2018) saat dihubungi Ekspres.
Ahmad menegaskan, di Kebumen terdapat GTT yang telah mengabdi selama belasan tahun. Mereka mengabdikan dirinya dengan honor yang tak seberapa. Kendati demikian GTT tetap teguh menjalankan pengabdian. Ini tidak lain karena keberadaan GTT menang diperlukan. “Banyak sekolah-sekolah yang hanya mempunyai sedikit guru negeri. GTT hadir untuk menutupi kekurangan tersebut,” jelasnya.
Pihaknya mendukung penuh aksi mogok nasional lantaran, dinilai merupakan satu-satuya jalan. Aksi mogok dilaksanakan hingga pemerintah menyadari dan mengangkat kawan-kawan yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah-sekolah negeri menjadi PNS. “Mogok Nasional adalah satu-satunya jalan menuju PNS..!!!,” tegasnya.
Selain itu FK GTT/PTT Kecamatan Petanahan juga menyampaikan melalui spanduk agar mempercepat Revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya Undang-undang tersebut dapat menjadi dasar hukum pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes.
Di Kebumen GTT/PTT pernah melaksanakan aksi mogok kerja. Ini dilaksanakan juga dalam rangka mendesak pemerintah untuk mendapatkan SK Bupati. Kandati demikian meski telah melaksanakan mogok pemerintah tetao belum dapat menerbitkan SK.
Sebelumnya diberitakan Pemkab Kebumen di tahun 2018 ini, membuka lowongan sebanyak 488 orang. Dari jumlah tersebut kebanyakan adalah untuk formasi guru yakni 360 orang. (mam)
