• Berita Terkini

    HONDA BEAT

    Jumat, 21 September 2018

    41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung di Pileg 2019

    JAKARTA – 41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator. Nama mereka masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU  kemarin (20/9/2018). Dalam kesempatan yang sama, paslon Joko Widodo-KH MA’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno resmi ditetapkan sebagai paslon capres dan cawapres.


    Dalam penetapan di ruang sidang utama KPU kemarin, KPU menetapkan 7.968 calon anggota DPR dan 807 calon anggota DPD. Dari 7.968 caleg, 40 persen 3.194 orang di antaranya adalah perempuan. Sementara, jumlah calon senator perempuan hanya 136 atau16,8 persen dari keseluruhan calon anggota DPD.


    Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti semua fakta hukum terbaru terkait DCT. Seluruhnya sudah dituangkan dalam peraturan KPU. ’’Baik yang diakibatkan putusan sengketa di Bawaslu, Judicial Review di MK, maupun yang dikeluarkan MA,’’ terangnya di KPU kemarin.

    Untuk putusan MK, ada dua orang calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yakni, Oesman Sapta Oddang dan Victor Juventus G May. Keduanya hingga DCT ditetapkan masih bersyatus pengurus parpol. OSO di Hanura, sementara Victor di Golkar.


    Sementara, untuk putusan MA dan Bawaslu, KPU meloloskan 41 eks koruptor dalam DCT. Masing-masing 12 caleg DPRD Provinsi, 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan 3 calon anggota DPD (lihat grafis). Seluruhnyab adalah bacaleg yang menang sengketa di Bawaslu. Khusus untuk level DPR RI, seluruh partai dipastikan bersih dari caleg eks koruptor.


    Para eks koruptor masih punya tanggungan yang harus diselesaikan. Mereka wajib menyerahkan empat jenis dokumen terkait status sebagai eks koruptor dan publikasinya. Yakni, surat keterangan dari Kalapas bahwa sudah selesai menjalani pidana dan salinan putusan pengadilan atas kasusnya. Dua sisanya adalah surat pernyatraan dari Pemred media massa bahwa si caleg sudah mempublikasikan statusnya, dan bukti pemuatan di media massa tersebut.


    Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, sebenarnya ada tiga eks koruptor yang nyaris lolos ke DCT di level DPR RI. Yakni, Maman Yuda (PDIP), Abdul Hafid Achmad (Hanura), dan Agus Supriyadi (Hanura). Mereka baru diketahui sebagai eks koruptor saat sudah masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). ’’Diketahuinya dari masukan masyarakat,’’ terangnya.


    Saat dikonfirmasi, PDIP memutuskan mengganti Maman dengan caleg dari dapil lain. Namun, tidak disetujui oleh KPU. ’’Penggantian harus dengan orang baru,’’ lanjutnya. Akhirnya, PDIP memutuskan menarik Maman dari daftar caleg di dapil Jabar IX tanpa pengganti. Sementara, Partai Hanura langsung menarik tanpa mengganti dua bacalegnya yang berstatus eks koruptor.


    Ilham juga kembali menegaskan tidak ada eks terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba yang lolos ke DCT. Sebab, sejak awal Mahkamah Agung hanya mengabulkan gugatan untuk eks koruptor. Ada empat eks pelaku pedofilia yang gagal nyaleg setelah statusnya sebagai penjahat kelamin ketahuan.

    Sementara itu, nanti malam KPU akan menggelar pengundian nomor urut paslon presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama KPU. Dalam kegiatan tersebut, kedua paslon wajib hadir untuk mengambil sendiri nomor urut yang akan tertera dalam kertas suara.


    Ilham menjelaskan, Kegiatan akan dimulai pukul 20.00. masing-masing cawapres akan mengambil undian untuk menentukan siapa yang mengambil nomor urut lebih dahulu. Setelahnya, barulah secara bergantian kedua capres mengambil nomor urut. ’’Nanti dibukanya secara bersamaan,’’ tutur mantan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu.


    Sesi pengundian nomor urut akan diakhiri dengan penetapan oleh KPU. Kemudian, masing-masing paslon diberi kesempatan menyampaikan pidato singkat. Berbeda

    dengan sesi pendaftaran paslon, tidak ada lagi sesi konferensi persn setelah kegiatan tersebut


    Masing-masing paslon dipersilakan membawa serta para pendukungnya, maksimal 150 orang. Terdiri dari 50 VIP dan 100 pendukung non-VIP. ’’Nanti 100 orang di bawah, 50 orang VIP ke dalam sini,’’ tambahnya. 200 pendukung kedua paslon akan ditempatkan di tenda yang disiapkan di halaman parkir KPU.


    Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo – Ma’ruf Amin siap datang ke kantor KPU untuk mengikuti pengundian nomor urut. Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apakah akan mendapatkan nomor urut 1 atau 2. “Semua mencerminkan sebuah gambaran bagaimana seharusnya kontestasi dilakukan untuk kemajuan bangsa,” terang dia saat ditemui di kantor DPP PDIP kemarin.


    Menurut dia, pemilu harus menampilkan gagasan kontestasi kebudayaan, peningkatan demokrasi, dan program-program unggulan untuk rakyat. Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menyiapkan acara sederhana, tapi penuh dengan tradisi kebudayaan dalam pengambilan nomor urut hari ini.


    Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, Ketua TKN KIK Erick Thohir sudah menyiapkan tim kreatif untuk mengemas kegiatan pengambilan nomor urut. Hasto mengatakan, rombongan pasangan Jokowi – Ma’ruf akan berkumpulkan di rumah aspirasi Jalan Proklamasi. Mereka kemudian akan berangkat bersama ke kantor KPU.

    Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Jokowi akan menyampaikan sambutan sebelum berangkat ke KPU. Hasto belum bisa menyampaikan kendaraan yang akan digunakan dalam arak-arakan pengambilan nomor urut. “Kita lihat saja nanti. Pasti menarik,” terang dia.


    Di sisi lain, Cawapres Sandiaga Uno menyatakan, susunan tim sukses Indonesia Adil Makmur telah selesai disusun. Sekitar 800 nama tim sukses Prabowo-Sandi diserahkan ke KPU. "Jelang maghrib tadi saya dan Prabowo menandatangani SK Badan Pemenangan Nasional," kata Sandi di kediaman Prabowo di Kertanegara.


    Sandi juga memastikan bahwa mantan Panglima TNI Djoko Santoso ditetapkan sebagai ketua timses, didampingi Hanafi Rais sebagai sekretaris. Timses itu menurut Sandi akan fokus pada isu-isu ekonomi kerakyatan.


    "Badan ini diharapkan fokus pada isu-isu yang kami angkat seperti ekonomi, kaum perempuan, pekerjaaan, isu kalangan milenial dan harapan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat," kata Sandi.


    Sejumlah nama telah diungkap masuk dalam timses Prabowo-Sandi. Seperti sosok Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai koordinator juru bicara Prabowo-Sandi. Dahnil akan didampingi sejumlah jubir Prabowo-Sandi lain, seperti mantan cagub Jawa Barat Mayjen TNI (purn) Sudrajat, politisi PKS Al Muzzamil Yusuf, politisi Demokrat Dede Yusuf, politisi Gerindra Ferry Juliantono, politisi PAN Viva Yoga Mauladi, termasuk politisi Demokrat Rachland Nasidik.


    Terkait nama Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, Sandi menyebut bahwa putri Presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid itu diplot sebagai wakil ketua timses. Namun, sampai saat ini Yenny belum memastikan kesediaannya.


    "Bu Yenny sudah berkoordinasi, (masih) memerlukan tambahan waktu untuk memutuskan dan kami menghormati itu. Karena kira-kira perlu waktu seminggu atau 10 hari lagi," kata Sandi. (byu/lum/bay)

    Penetapan DCT DPR RI



    Partai Dapil Jumlah Caleg Persentase Perempuan

    PKB 80 575 38,3

    Gerindra 79 569 36,7

    PDIP 80 573 37,5

    Golkar 80 574 37,8

    Nasdem 80 575 38,4

    Garuda 80 225 48,9

    Berkarya 80 554 38,4

    PKS 80 533 39,8

    Perindo 80 568 38,9

    PPP 80 554 42,1

    PSI 80 574 47,7

    PAN 80 575 38,1

    Hanura 79 427 41,4

    Demokrat 80 573 38,9

    PBB 80 382 40,3

    PKPI 61 137 55,5

    Total/rata-rata caleg 7.968 40         



                                                                   

    Penetapan DCT DPD RI

    Laki-Laki: 671

    Perempuan: 136

    Total: 807

    Tidak Memenuhi Syarat karena berstatus pengurus parpol

    Oesman Sapta Odang (Hanura)

    Victor Juventus G May (Golkar)



    Penetapan Capres-Cawapres

    Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin

    Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno



    Caleg-Calon Senator eks Koruptor



    Level Jumlah eks koruptor

    DPR 0

    DPD 3

    DPRD Provinsi 12

    DPRD Kab/Kota 26

    Total 41



    Sumber: KPU

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top