 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi Daerah Rawan Bencana bagi Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana se-Kabupaten Kebumen, di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Rabu (1/8/2018).
Karenanya, kata dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan lebih komprehensif. Tidak hanya dalam penanganan bencana alam, tetapi juga penguatan aspek sosial.
Heru menunjuk contoh Jepang sebagai negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi. Meski kondisi wilayahnya rawan bencana namun menjadi negara maju dan kuat. Itu karena sumber daya manusianya kuat sehingga dalam kondisi apapun.
"Termasuk kondisi negara yang rawan bencana gempa bumi, tetapi warganya kuat dan pemberani sehingga selalu bisa mengatasinya,” kata Heru.
Menurutnya, antisipasi bencana alam agar tidak banyak menelan korban jiwa maupun materi memang tidak mudah. Meski begitu, upaya untuk meminimalisasi korban mesti terus dilakukan. Termasuk mengarahkan warga yang bermukim di daerah perbukitan atau kemiringan tajam untuk pindah ke daerah tidak rawan longsor.
"Yang sulit adalah antisipasi di lapangan. Termasuk warga di daerah perbukitan dengan kemiringan tajam, meskipun rawan terjadi bencana longsor namun warga enggan pindah,” ujarnya.
Lebih jauh, Heru memaparkan, penanganan bencana alam tidak hanya tanggung jawab BPBD. Namun semua elemen masyarakat mempunyai andil. Dalam penanganan kejadian bencana memang wewenang BPBD. Sedangkan supaya daerah tidak rawan longsor dan daerah rawan longsor tidak menjadi kawasan permukiman penduduk menjadi tanggung jawab semua pihak.
“Kinerja BPBD Jateng dan kabupaten/ kota sangat bagus, terutama dari sisi kecepatan dalam menangani bencana alam dan kekompakan. Sebagai contoh ketika ada kejadian di suatu daerah maka daerah lain ikut membantu, semua turun tangan,” ungkapnya.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana, membeberkan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Jateng dengan ancaman bencana alam cukup tinggi.
Baik bencana tanah longsor, gempa bumi, banjir, maupun tsunami. Berbagai program penanggulangan bencana yang menjadi fokus kerja BPBD terus ditingkatkan. Di antaranya mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, recovery serta terkait dengan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana .
“Komitmen Pemkab Kebumen telah mengalokasikan anggaran bencana lebih tinggi dari daerah lain. Bahkan lebih banyak dari Cilacap yang tahun lalu paling tinggi,” katanya.
Pj Sekda Kebumen Mahmud Fauzi, mengatakan 301 dari 460 desa/keluraha di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori rawan bancana. Baik bencana banjir, longsor, angin puting beliung, gempa bumi hingga tsunami.
"Dari 460 desa 35 Desa diantaranya adalah rawan tsunami. Karena itu setiap masyarakat desa harus tetap waspada terhadap ancaman bencana yang datangnya tak bisa diduga," ungkap Pj. Sekda.
Ia berharap melalui sosialisasi ini pemerintah propinsi dapat terus mendukung pemerintah kabupaten dalam upaya penanggulangan bencana di Kebumen.
"Dari hasil kegiatan ini diharapkan setiap desa mampu menanggulangi bencana dan menjadi desa tangguh bencana," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur didampingi Pj Sekda Kebumen menyerahkan bantuan beras dari BPBD Provinsi sebanyak 2.500 kilogram untuk warga tidak mampu di Kebumen. Serta bantuan dana dari Unit Pengumpul Zakat kepada 3.000 siswa mulai jenjang SD hingga SMA dan SLB.(ori)
