Honda Vario Duo 20-21 Feb 2019

  • Berita Terkini

    Sabtu, 04 Agustus 2018

    Undur Rakernas, PAN Tunda Kepastian Koalisi

    JAKARTA - Keputusan tiba-tiba diambil DPP Partai Amanat Nasional terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Sehari menjelang pembukaan, DPP PAN kemarin (5/8/2018) memutuskan menunda pelaksanaan Rakernas.


      Keputusan penundaan Rakernas itu pertama kali disampaikan dalam pesan yang beredar di kalangan wartawan oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno.  "Diberitahukan bahwa RAKERNAS IV PAN yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus 2018 ditunda sementara waktu," tulis  Eddy dalam pesan itu.


      Saat dikonfirmasi, Eddy membenarkan bahwa pesan itu memastikan penundaan Rakernas. Eddy menyatakan, penundaan tersebut disebabkan alasan teknis, karena permintaan sejumlah DPW PAN. "Ada permintaan dari beberapa ketua wilayah di sejumlah provinsi yang meminta tambahan waktu untuk melakukan rapat pleno dan memberikan rekomendasi ke DPP," kata Eddy kepada Jawa Pos.


      Meski ditunda, DPP memerintahkan kepada seluruh ketua dan sekretaris DPW untuk mempersiapkan diri menghadiri Rakernas jika surat pemberitahuan berikutnya dikirimkan. Eddy menyebut, dengan sisa waktu pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang hanya hitungan hari, Rakernas PAN tetap digelar pekan ini. "Kami mundurkan sedikit, mudah-mudahan hanya 1-2 hari saja," ujarnya.


      DPP PAN juga memberi batas waktu kepada DPW PAN dalam menyusun rekomendasi. Eddy menyampaikan, DPP memberi tenggat waktu hingga hari ini kepada DPW untuk menyampaikan rekomendasi Rakernas. "Meminta seluruh DPW untuk mengirimkan keputusan rapat pleno dalam amplop tertutup ke DPP PAN paling lambat pada hari Senin 6 Agustus," katanya.


      Rakernas PAN yang seharusnya dibuka mulai hari ini memiliki dua agenda. Agenda pertama adalah mendengarkan laporan daerah terkait proses pencalonan di pemilu legislatif. Kedua, penyampaian rekomendasi daerah terkait pilpres. Agenda kedua itu dinilai penting karena saat ini PAN tengah aktif dalam koalisi yang digalang bersama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meski begitu, PAN selalu menegaskan bahwa kepastian koalisi akan diputus di Rakernas. Eddy membantah bahwa pemunduran jadwal Rakernas terkait dengan dinamika koalisi, yang masih alot membahas cawapres.


      Terpisah, Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago melihat ada kemungkinan lain penundaan Rakernas PAN. Pangi menilai PAN masih mencari celah untuk membangun poros ketiga. Dalam hal ini, celah itu bisa saja muncul saat Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mengumumkan cawapres masing-masing. "Jika saat closing ada deadlock di koalisi Prabowo dan Jokowi, kemungkinan akan hidup kembali poros ketiga," kata Pangi kepada Jawa Pos.


      Pangi menilai, PAN maupun PKS sampai saat ini terlihat ngotot memperjuangkan cawapresnya. Jika duet Prabowo dengan Agus Harimurti Yudhoyono terbentuk, PAN dan PKS kemungkinan melirik potensi keluarnya salah satu parpol pendukung Jokowi. "Poros ketiga hidup jika ada PKB," kata Pangi. Kombinasi ketiganya bisa menghasilkan 135 kursi atau melebihi batas minimal 20 persen presidential threshold, atau 112 kursi.


    Sementara itu, kubu Jokowi masih terus mematangkan pembentukan tim kampanye. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sudah membentuk struktur tim sukses dan menyusun agenda-agenda strategis. Sekarang, kata dia, tinggal pengisian personil dalam tim tersebut.


    Anggota DPR itu mengatakan, pengisian personel dalam tim kampanye akan dilakukan hari ini. Khusus, kata dia, untuk ketua kampanye nasional dan sekretaris akan diserahkan kepada paslon capres – cawapres. “Tugas kami hanya mengusulkan dan mengisi personil dari semua parpol, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk gabung dalam tim tersebut,” kata dia usai acara pembekalan caleg DPR RI di Hotel Mercure Convention Center Ancol kemarin.


    Menurut dia, ketua tim kampanye akan didampingi wakil ketua yang berasal dari seluruh parpol koalisi. Semua sekjen bergabung dalam tim sekretaris kampanye nasional.

    Terkait perjanjian hitam putih dengan partai koalisi, Hasto mengatakan, perjanjian itu akan dilakukan sebelum Jokowi mengumumkan cawapresnya. Jadi, lanjut dia, semua ketua umum dan sekjen akan dikumpulkan. Pihaknya sudah menyiapkan berbagai konsepsi dan agenda-agenda pemerintahan kedepan.


    Dia menambahkan bahwa semua caleg akan dikerahkan untuk pemenangan Jokowi. Jadi, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menarik masyarakat akan memilik capres yang diusung PDIP beserta rekan koalisinya. (bay/lum/tom)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top