Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU kemarin (27/8).
Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang. Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, jarus patuh pada aturan lain yang mengikat.
Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.
Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya. Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.
Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
Menurut dia, kegiatan-kegiatan tersebut, bawaslu selalu bersikap bahwa itu bagian dari kebebasan berbicara. Tentunya, ekbebasan berbicara tersebut harus tunduk pada aturan perundangan yang berlaku. ’’Tidak boleh ada intimidasi atau persekusi selama ini dilakukan,’’ lanjut Fritz. Namun, polisi juga berwenang menentukan di mana lokasi yang diperbolehkan untuk berkumpul. Maka, ada prosedur yang harus dilalui.
Sementara itu, Berkaitan dengan polemik deklarasi #2019GantiPresiden, Menkopolhukam Wiranto meminta semua pihak menahan diri. ”Untuk melakukan langkah-langkah persiapan pemilu sesuai aturan,” ungkap dia ketika diwawancarai kemarin. Wiranto mengakui, setiap kali pemilu tensi politik memang selalu naik. Untuk itu, dia meminta semua pihak menjaga agar tidak sampai melampaui batas.
”Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama para politisi bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut. Sebab, dia menilai bahwa tensi politik yang terlalu panas tidak baik. ”Hangat nggak apa-apa. Hangat tapi dengan gembira. Hangan dengan cara-cara yang elegan, yang bermartabat,” tambah dia.
Wiranto percaya, sejak awal seluruh masyarakat mendambakan pemilu yang bermartabat, demokratis, dan elegan. Karena itu, dia mengingatkan kembali agar setiap tahapan pemilu dilalui dengan baik. ”Jangan sampai kita terpengaruh oleh pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengacaukan pemilu,” beber dia. Kalau pun ada pelanggaran, sambung dia, sudah ada lembaga yang diberi tugas untuk menindak.
Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan bahwa deklarasi 2019 ganti presiden merupakan aspirasi politik. Tujuannya mempengaruhi pilihan warga negara dalam kontestasi pilpres 2019. ”Aspirasi semacam itu biasa saja dan haknya dijamin undang-undang dasar 1945,” jelasnya.
Namun, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang bisa ditunda pemenuhannya atau derogable rights. Maka, tindakan aparat keamanan yang melarang acara tersebut dapat dibenarkan. ”Jika betul terdapat alasan obyektif, seperti instabilitas keamanan dan pelanggaran hukum,” paparnya.
Polisi, lanjutnya, memang memiliki kewenangan dalam membubarkan suatu kegiatan. Tapi, alasan pembatalan itu harus disampaikan kepada setiap warga negara dan kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan.
”Di sisi lain masyarakat juga diharapkan menghindari gaduh dengan memiliki diksi kampanye yang tidak memperkuat kebencian pasangan calon lain, seharusnya ini merupakan kontestasi gagasan,” ungkapnya.
Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait masalah pemulangan Neno Warisman. ”Belum, besok saja ya. Yang lain boleh,” ujarnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, aksi #2019GantiPresiden merupakan gerakan inskonstitusional. Menurut dia, presiden merupakan lambang negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat untuk memimpin selama lima tahun. "Terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inskonstitusional," terang dia saat ditemui di Posko Cemara Jalan Cemara 19, Menteng kemarin.
Untung, kata dia, yang menjadi presiden sekarang adalah Jokowi. Sosok kepala negara yang demokratis. "Kalau dulu mungkin sudah dibentul tim mawar untuk mengeksekusi," ucapnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin itu mengatakan, gerakan itu terang-terangan sebagai upaya untuk mengganti presiden. Padahal, tutur dia, kedaulatan di tangan rakyat. Pergantian dilakukan setelah jabatan lima tahun berakhir. Pergantian dilakukan dengan sumpah jabatan. Seperti, peralihan dari Presiden ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi.
Menurut dia, tindakan aparat yang membubarkan aksi hastag #2019GantiPresiden sudah tepat. Aparat berupaya mencegah agar tidak terjadi benturan horizontal. Anggota DPR RI itu mengatakan, pendukung Jokowi dan Prabowo bebas mengekspresikan dukungan, tapi harus dalam ruang lingkup aturan main.
Pria asal Jogjakarta itu mengatakan, demokrasi berdiri di atas tananan dan keadaban publik. Ada aturan main yang harus ditaati. "Bukan demokrasi dengan segala cara. Bukan demokrasi yang seolah-olah menjadikan dirinya sebagai korban kebijakan penegak hukum," ungkapnya. Gerakan itu merupakan bentuk dari ketidakmampuan mereka dalam mensosialisakan calon yang diusung.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin ikut mengomentari gesekan antara kubu #2019gantipresiden dengan kubu yang menentangnya. Menurut dia gesekan tersebut memiliki dimensi intoleransi. Bagi dia pada alam demokrasi saat ini kedua kubu tersebut memiliki hak yang sama. "Yang penting jangan saling menghina. Ekspresi penyampaian pendapat harus terkendali," kata dia.
Menurut Din, adanya aksi penghadangan kepada kelompok tertentu untuk menyampaikan pendapat merupakan suatu yang tidak baik. Apalagi jika yang melakukan penghadangan adalah penegak hukum. Upaya tersebut bukan sebuah upaya penegakan hukum.
Jika ditarik pada politik praktis, upaya penghalangan justru menjadi sebuah kampanye negatif. Dia menegaskan dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya kedua kubu baik itu yang ingin ganti presiden maupun sebaliknya, tetap bisa menjaga etika politik. (byu/syn/idr/lum/wan/agm)
