Muhaimin mengatakan, dalam minggu ini dia sudah dua kali bertemu Jokowi. Yang terakhir, dia datang ke istana pada Rabu (11/7/2018) lalu. “Pertemuan itu mendiskusikan banyak hal, diantaranya soal cawapres,” kata dia saat ditemui di gedung DPR kemarin (12/7). Kesimpulannya, kata dia, cawapres masih terus digodok, dimatrikulasi, dan dianalisis siapa yang paling tepat untuk maju pada Pemilu 2019 mendatang.
Tentu, kata dia, yang akan dipilih adalah yang mempunyai chemistry, dan bisa meningkatakn elektoral Jokowi. “Kita tunggu dengan sabar sampai pada harinya Pak Jokowi mengundang kita untuk mematangkan dan memastikan,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.
Terkait dengan lima nama yang disebut Jokowi, Muhaimin mengatakan, nama-nama itu merupakan nominasi. Jadi, masih banyak nama dan belum diputuskan. Saat ini masih terus digodok hingga 30 Juli nanti. PKB, kata dia, juga melakukan komunikasi dengan partai koalisi untuk mematangkan penentuan cawapres.
Muhaimin menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih mengusung Jokowi – Muhaimin (Joni). Belum ada opsi lain. “Hanya ada satu opsi, Join,” ucap mantan wakil Ketua DPR RI itu.
Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, dia yakin nama Muhaimin masuk dalam daftar lima nama yang disebut Jokowi. Menurut dia, Muhaimin masuk dalam daftar prioritas pendamping Jokowi. Jadi, tutur dia, tinggal menunggu pengumuman yang akan disampaikan presiden.
Bagaimana dengan nama lain, seperti Mahfud MD, Ma’ruf Amin, dan calon lain. Anggota DPR itu mengatakan, nama-nama itu masih simpang siur. Sampai sekarang belum ada keputusan. Jadi, kemunculan calon tidak perlu ditanggapi secara serius.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga angkat bicara terkait isu lima nama cawapres Presiden Jokowi. Airlangga menilai para elit atau pihak lain tidak perlu berspekulasi terkait nama-nama cawapres yang dipilih Jokowi. "Siapa yang tahu isi kantong Presiden Jokowi," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar.
Airlangga menepis spekulasi bahwa Partai Golkar akan melakukan evaluasi koalisi terhadap Jokowi, apabila tidak mendapat posisi cawapres. Menurut dia, Partai Golkar adalah partai pertama yang memberi dukungan kepada Presiden Jokowi. "Komitmen Partai Golkar adalah mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode," tegasnya.
Direktur eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menyatakan, ada empat nama yang dianggap potensial menjadi cawapres Jokowi. Yaitu, Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, TGB Zainul Majdi, dan mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Menurut Yunarto, Mahfud lebih mudah diterima semua pihak, termasuk partai politik pendukung Jokowi pada Pemilu 2019. Mahfud yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, kata dia, juga mampu menggalang dukungan dari kaum nahdliyin
“Saya menilai baru Pak Mahfud yang akseptabilitasnya paling tinggi dibanding figur lain seperti TGB atau Chairul Tanjung. Cawapres ideal untuk Jokowi ada di Mahfud,” katanya.
Yunarto menilai Mahfud sebagai figur yang komplet karena berpengalaman di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Mahfud dinilai bersih dari catatan pelanggaran hukum dan memiliki karakter berani serta tegas seperti karakter wakil Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI.
Sementara TGB, menurut Yunarto sulit diterima semua partai pendukung Jokowi karena merupakan kader Partai Demokrat. Adapun Chairul Tanjung juga terafiliasi dengan Partai Demokrat karena pernah menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia mengatakan Mahfud adalah figur yang paling potensial. Sebagai seorang tokoh dan akademisi, pemikiran Mahfud sudah jauh diberikan untuk Indonesia.
Terpisah, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, Mahfud merupakan guru besar hukum tata negara dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai jaringan cukup luas ke tokoh dan organisasi Islam. Dia mudah diterima semua pihak karena pemikiran kebangsaannya, dan unggul dalam hal pengalaman dibanding nama bakal cawapres lainnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, jika figur cawapres Jokowi berasal dari partai politik dikhawatirkan tidak maksimal dalam upaya pemenangannya. Sebaliknya, figur cawapres non-parpol akan meningkatkan kebersamaan partai pendukung dalam memenangkan Jokowi pada pilpres tahun depan.“Partai-partai nggak perlu mengajukan kader untuk cawapres Pak Jokowi, menurut saya biarkan figurnya dari non-parpol saja,” kata Taufiqulhadi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, semakin dekat masa pendaftaran capres dan cawapres, koalisi yang digalang sejumlah partai justru makin cair. Faktor bahwa semua partai berebut posisi sebagai cawapres membuat spekulasi sejumlah figur lain semakin kuat. "Ini karena posisi cawapres satu, yang bersedia banyak," kata Hinca.
Hinca menyatakan, posisi Partai Demokrat saat ini juga belum pasti. Meski saat ini cukup intens melakukan komunikasi dengan partai di luar pendukung Jokowi, hal tersebut bukan jaminan. "Posisi Demokrat bisa saja ke Jokowi, bisa saja ke Prabowo, bisa saja bukan pak Jokowi bukan pak Prabowo," ujarnya. (lum/bay)
