BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA CRF

    Sabtu, 07 Juli 2018

    Kepala Daerah Kena OTT, Presiden Jokowi Sedih Marah

    TANGERANG - Rangkaian kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang banyak menjerat kepala daerah beserta jajarannya beberapa tahun menimbulkan keprihatinkan banyak kalangan. Presiden Joko Widodo pun mengaku gelisah dengan peristiwa tersebut.


         "Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang. Tengah malem tau-tau dapat berita (OTT). Pagi-pagi dapat berita," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, kemarin (6/7/2018).


         Jokowi mengatakan, pihaknya memahami jika kegelisahan yang sama juga dirasakan kepala daerah. Saat bertemu dengan sejumlah utusan bupati di Istana kepresidenan, Bogor, Kamis (5/7) lalu, pihaknya sudah mendengarkan. Namun Jokowi menilai, jika memang tidak melakukan kejahatan sebetulnya tidak perlu khawatir.

         "Kalau ndak bersentuhan gak perlu yang namanya takut, gak perlu yang namanya khawatir," imbuhnya.


         Sebaliknya, dia justru menagih komitmen kapala daerah untuk bekerja dengan prinsip-pronsip yang akuntabel dan transparan. Juga memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. "Saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap, gratifikasi. Hati hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan," tuturnya.


         Mantan Walikota Solo itu juga menegaskan, di tengah persaingan global yang ketat, daerah harus berpacu meningkatkan pelayanan dan inovasinya. Jika dalam hal pelayanan masih terbelenggu pada pungli atau gratifikasi yang menghambat, maka hal itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.


         Imbasnya, daerah tersebut tidak akan dilirik para investor yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Kalau masih lambat, gak usah bicara persaingan. Udah pasti kalah," kata dia.


        Seperti diketahui, OTT yang menjerat kepala daerah terjadi sangat masif dalam dua tahun terakhir. Di tahun ini saja, sudah ada belasan kepala daerah yang terjerat. Terbaru, Gubernur Aceh Iswandi Yusuf yang tertangkap tangan oleh KPK.


        Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan, pihaknya tak pernah henti mewanti-wanti dan mensosialisasikan area rawan korupsi. Mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pembelian barang dan jasa, hingga perizinan.


         Namun sayangnya, lanjutnya, masih ada yang belum mengikuti sesuai prosedur. "Itu mestinya hindari. Ikuti mekanisme yang ada. Itu aja saya kira ga perlu takut," ujarnya. (far)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top