• Berita Terkini

    HONDA SPORT 2019 30 Juni

    Rabu, 25 Juli 2018

    Hari ini, Perkara Khayub Masuki Tuntutan

    fotoahmadsaefurrohman/ekspres
    KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Sejak disidangkan pada 30 Mei 2018 lalu, perkara yang menjerat Pengusaha yang juga Komisaris PT KAK, Khayub M Lutfi,  memasuki tahap penting. Hari ini, Rabu (25/7/2017),Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, memasuki tahap tuntutan.

    Dalam persidangan sebelumnya, Khayub dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya di depan majelis Hakim yang diketuai Antonius Widijantono. Khayub pun menyampaikan penyesalannya hingga menangis di depan hakim.

    "Saya sangat menyesal yang mulia," kata Khayub.

    Perkara pidana ini bermula saat PT Karya Adi Kencana (KAK) milik Khayub mengikuti lelang proyek pembangunan RSUD Prembun Type C. Seminggu sebelum penetapan pemenang lelang,  Khayub didatangi Barli Halim yang ditugasi M Yahya Fuad menarik uang ijon atau fee proyek 5 persen jika PT Karya KAK ingin dimenangkan.   PT KAK ditetapkan pemenang dan Khayub memberi Rp 1 miliar.

      Namun, usai lelang RSUD Prembun, Khayub tak pernah lagi menang proyek di Kebumen sehingga terjadi keributan antara Khayub dengan tim sukses bupati. Kemudian, Sekretaris Daerah waktu itu, Adi Pandoyo menginisiasi pertemuan bersama dan sepakat akan mengerjakan proyek-proyek di Kebumen. Bahkan, Yahya Fuad kemudian menyampaikan adanya jatah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 sekitar Rp 100 miliar.

      Dana itu akan dibagi-bagi kepada sejumlah pihak, dengan salah satunya kepada Khayub senilai proyek Rp 36 miliar.  Atas bagi-bagi proyek tersebut, menurut JPU,
    Yahya Fuad meminta kompensasi  uang ijon atau fee 7 persen. Fee nantinya diserahkan melalui Adi Pandoyo yang kemudian disetujui Khayub.

      Lantas, Khayub mengumpulkan uang dari para kontraktor di Kebumen hingga terkumpul Rp 2,5 miliar. Uang itu lalu diberikan ke Fuad lewat Adi Pandoyo secara bertahap.

      Kemudian, pada September 2016 Hojin Ansori dan Muji Hartono alias Ebung, menemui Khayub dan menawarkan jatah proyeknya Rp 18 miliar dikerjakannya dengan fee 7 persen. Khayub juga menyetujuinya, lalu menawarkan paket-paket proyek tersebut dan mengumpulkan uang ijon seluruhnya total Rp 1,620 miliar.

      Dari jumlah itu, Khayub menyerahkan Rp 1,480 miliar ke Hojin. Sesuai kesepakatan akhirnya Khayub mendapat proyek bersumber DAK pada APBDP 2016. Rangkaian kegiatan itu, JPU berpendapat Khayub telah memberikan uang seluruhnya kepada Mohamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen melalui Barli Halim, Adi Pandoyo dan Hojin Ansori supaya memberikan proyek-proyek yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 kepada Khayub dan kontraktor yang merupakan teman-teman Khayub.

      Khayub M Lutfi sendiri dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian kedua, dijerat juga dengan Pasal 13 UU yang sama.(cah)



    Berita Terbaru :


    Scroll to Top