• Berita Terkini

    Kamis, 07 Juni 2018

    Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

    JAKARTA – Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP. Mereka menegaskan, tidak ada niat melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan R-KUHP tersebut. ”R-KUHP tidak dimanfaatkan untuk mendelegitimasi pemberantasan korupsi,” kata tim penyusun R-KUHP Prof Muladi, kemarin (6/6/2018).



    Mantan Menteri Kehakiman itu menjelaskan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap ada di luar KUHP. Sedangkan di dalam KUHP, hanya mengatur tentang kejahatan asal atau core crime. ”Tidak sama sekali mengurangi dan meringankan tanpa rasional. Ada satu hal yang tetap ada delik khusus,” ujarnya saat konferensi pers di gedung Ditjen Imigrasi.


    Selain itu, pihaknya juga telah membuat aturan peralihan dalam R-KUHP. Ketentuan itu dimasukan dalam pasal 729 R-KUHP. Isinya mengisyaratkan bahwa saat R-KUHP itu berlaku, ketentuan tindak pidana tetap dilaksanakan oleh lembaga yang telah mengatur tindak pidana itu dalam UU masing-masing. ”Ini tidak akan mengganggu kewenangan KPK, BNN, Komnas HAM dan sebagainya,” jelasnya.


    Tim penyusun R-KUHP dari pemerintah itu pun menyayangkan terjadinya polemik di tengah masyarakat. Sebab, penyusunan R-KUHP selama ini dilakukan dengan cara yang demokratis. Pihak-pihak terkait pun dihadirkan dalam pembahasan R-KUHP antara pemerintah dan DPR tersebut. ”Saat menyusun ini (R-KUHP) ada juga perwakilan KPK,” terangnya.


    Kenapa delik korupsi tidak dimasukan saja dalam UU KPK atau UU Pemberantasan Tipikor yang existing saat ini? Tim penyusun R-KUHP lain, Prof Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan UU KPK itu merupakan ranah formil. Sementara KUHP adalah ranah materil. ”Jadi tidak ada sangkut pautnya (antara UU KPK dan R-KUHP),” ujar akademisi yang akrab disapa Prof Eddy tersebut.


    Menurut dia, R-KUHP merupakan lex generalis (sifat umum) yang nanti bisa dikembangkan dalam UU KPK dan UU Pemberantasan Korupsi yang bersifat lex specialis (khusus). Saat ini, dalam UU korupsi yang sudah ada, ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, diantara 30 itu, core crime korupsi hanya tujuh.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga merespons polemik R-KUHP. Dia menegaskan, revisi aturan tersebut bukan untuk melemahkan KPK. Menurut dia, delik tindak pidana korupsi yang masuk dalam R-KUHP justru bakal melengkapi aturan dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah ada sekarang.


    Wiranto membantah, masuknya delik tindak pidana korupsi dalam R-KUHP bakal membuat UU Tipikor mandul atau sampai habis dan tidak berlaku. ”Padahal tidak. Masuknya delik-delik pidana khusus dalam R-KUHP itu hanya melengkapi,” terang dia Rabu (6/6). Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu menyebutkan bahwa R-KUHP hanya mengatur lex generalis. ”Hanya hal pokok saja,” ujarnya.


    Sementara itu, hal-hal yang bersifat khusus atau lex specialis tetap merujuk UU yang sudah ada dan sudah berlaku. ”Termasuk UU Tipikor, UU Narkotika. Itu nggak habis, nggak dihapus. Masih berlaku,” ucap dia. Pun demikian dengan lembaga penegakan hukum dan proses peradilannya. Wiranto memastikan semuanya tidak berubah. ”Justru diperkuat karena ada lex generalisnya di R-KUHP,” imbuhnya.


    Kemarin Wiranto memanggil dan mengumpulkan beberapa pejabat teras guna membahas R-KUHP. Sejauh ini, kata dia, R-KUHP melemahkan KPK sama sekali tidak benar. ”Karena mereka (penyusun R-KUHP) menjelaskan penyusunan sudah dilaksanakan cukup lama. Mengundang berbagai pihak yang berkepentingan masalah yang menyangkut perubahan atau penyempurnaan KUHP itu,” beber dia.


    Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan bahwa KUHP saat ini sudah ketinggalan. Karena itu, perlu pembaruan supaya mengikuti perubahan zaman. Untuk itu, dia bakal mengundang dan memanggil beberapa instansi terkait untuk membicarakan kembali R-KUHP. KPK termasuk instansi yang dia maksud. ”Kami diskusikan dengan satu keterbukaan, satu argumentasi hukum yang sahih,” jelas dia.


    Selain KPK, instansi yang punya urusan dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran berat juga bakal dipanggil oleh Wiranto untuk membahas lebih lanjut soal R-KUHP tersebut. ”Supaya jangan sampai nanti kalau nggak diundang masih punya pendapat yang beda,” kata pejabat yang juga menduduki posisi ketum PBSI tersebut.


    Mengingat tensi politik yang sudah mulai memanas, Wiranto juga tidak ingin polemik R-KUHP ditunggangi oleh kepentingan politik. ”Jangan sampai opini itu digebar di medsos sehingga menjadi perdebatan,” kata dia. Apalagi jika sampai meresahkan masyarakat. Senada, Menkum HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa bakal ada pembahasan lanjutan melibatkan berbagai instansi untuk menyelesaikan polemik R-KUHP.


    Menurut Yasonna, itu perlu dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman. Sebab, dia menilai bahwa saat ini R-KUHP sudah klir. ”Nggak ada pencabutan kewenangan apapun. Bahkan harusnya jadi lebih baik,” ujarnya. Karena itu, dirinya mendukung R-KUPH. ”Iya dong, karena nggak ada kelemahan sama sekali diketentuannya jelas. Di undang-undangnya jelas. UU Tipikor-nya jelas kok,” tegasnya.


    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, R-KUHP itu dinilai tetap akan menimbulkan ketidakpastian bagi KPK, kejaksaan dan polisi. Sebab, banyak pasal yang seharusnya diatur secara khusus justru masuk dalam R-KUHP yang bersifat umum. ”Pengacara yang senang (dengan R-KUHP) karena ini banyak penafsiran baru,” tuturnya dalam diskusi di KPK kemarin. (tyo)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top