"OTT di Purbalingga sangat transaksional dan super kasusistis. Pihak rekanannya juga bukan dari Purbalingga. Dan kami (Banyumas) tidak melakukan model seperti itu. Selama ini kami bermitra dengan pemerintah semua berjalan secara normatif dan kami terdidik dengan pola seperti itu," kata Ketua Gapensi Kabupaten Banyumas Muhammad Lutfi, kemarin (13/6/2018)
Dia mengatakan, rekanan yang ikut tertangkap KPK, diketahui sebagai ketua Pelangi Nusantara dan pihaknya tidak kenal sama sekali, kendati orang tersebut beberapa kali ke Purwokerto. Karena pekerjaan beasar, multiyers dengan nilai besar sekitar Rp 77 miliar, katanya, semua orang pasti akan memperhatikan. Sehingga kalau
bermain-main, katanya, pasti akan ketahuan.
Untuk badan usaha jasa konstruksi di Banyumas, katanya, mulai dari kategori K1, yang non pengalaman saat memenuhi syarat untuk mengerjakaan, baik itu melalui penunjukan langsung maupun lelang, semua bisa mendapatkan pekerjaan pemerintah daerah. Saat ini ada sekitar 360-400 anggota jasa konstruksi di berbagai asosiasi dan yang aktif sekitar 280 orang.
"Semua jalan meski ibaratnya seperti jari jemari, ada yang dapat dengan nilai kontrak besar, sedang dan kecil. Kebetulan sekarang eranya teman-teman yang muda-muda, sehingga lagi kencang-kencangnya kompresinya," kata dia.
Semua lini, diakui jalan, baik rekanan yang muda dan senior dengan varian pekerjajan berbeda-beda. Ada jalan, gedung, drainase, jembatan dan talud. Jika dibandingkan dengan pekerjaan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang umumnya swakelola oleh pihak desa, katanya, dari segi kualitas sangat jauh dan rata-rata banyak
temuan.
"Kalau di pekerjaan pemerintah kan diikat oleh aturan. Ada Perpres, Permen PU, semua sudah berjalan secara normatif. Melalui LPSE kita bertarung dengan siapa (penyedia jasa) kan tidak terlihat karena semua lewat internet," kata dia.
Kondisi tersebut dibuktikan, katanya , saat mulai mendaftar tidak muncul nama kontraktornya. Namun penyedia satu, penyedia dua dan seterusnya. Padahal yang ikut lelang adalah badan usaha seperti CV dan PT. Karena ini dokumen negara, kata dia, semua terjaga dengan baik. Pada saat pemasukan dokumen penawaran, lanjut dia, juga sudah ada ada jadwal.
"Rapat penjelasan saja online, sekarang tidak ada lagi model tatap muka. Jadi aturan normatifnya jalan betul dan pada saat pembukaan penawaran baru keluar nama-namanya dengan angka-angka yang nantinya sebagai klarifikasi. Benar nggak dokumen anda, dukungan alat, semua dikonformasi. Ibaratnya ada satu berkas yang
bermaterai diganti saja, ketahuan," kata dia.
Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), katanya yang di dalamnya ada unsur Kejaksaan Negeri Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, juga ketat dalam melaksanakan tugasnya.
Kejari Banyumas mencakup 11 kecamatan dan Kejari Purwokerto 16 kecamatan. Hasil peninjauan lapangan oleh tim tersebut, katanya, nanti juga dipaparkan."Dari tahun 2016-2018 ini, dari sisi administrasi performanya sudah bagus. Formatnya jelas, seragam dan adminsitrasinya sudah rapi. Mulai dari penyusunan peninjauan lapangan sampai laporan mingguan dan pada saat serah terima pekerjaan, tidak hanya pengawas lapangan dan pimpinan proyek yang turun, tapi ada tim pemeriksa pekerjaan dan biasanya formasi lengkap TP4D turun," kata dia.
Dia mengungkapkan, karena tim turun memeriksa dan melakukan penagwasan maupun pengecekan, sehingga rekanan jasa konstruksi yang bekerjanya asal-asalan pasti akan terungkap. Karena mulai dari ketebalan sampai kedalaman dan bahan baku semua diukur.
"Tiap tahun saat ada penilaian evaluasi di tingkat forum Jateng, Banyumas diakui pasti selalu berada di urutan lima besar untuk penilaian terbaik. Saingannya dengan Semarang, Solo dan Magelang," kata dia. (hkm)
