Honda

  • Berita Terkini

    Jumat, 25 Mei 2018

    Skema Baru THR Bukan Kebijakan Politis

    JAKARTA – Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis. Seperti diketahui tahun lalu besaran THR hanya sekali gaji pokok. Tetapi tahun ini, mendekati 2019, besarannya naik karena termasuk tunjangan kinerja serta aneka tunjangan lainnya.


    Namun tudingan bahwa semakin besarnya nominal uang THR itu bermuatan politisi dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menuturkan bahwa skema baru THR bagi PNS dan pensiunan sudah ada dalam pagu APBN 2018. Karena itu,  dia membantah jika kebijakan baru tersebut merupakan kebijakan politis. Dia juga tidak menjawab dengan gamblang apakah skema baru THR ini akan berlaku pada tahun-tahun berikutnya. 


    "Kan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu.  Itu selalu dibahas dalam APBN,  yang ini sekarang lagi dibahas mulainya, "jelasnya di Gedung DPR,  kemarin. 


    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menegaskan bahwa pihaknya berharap kenaikan besaran THR tersebut bisa mendongkrak konsumsi di kuartal kedua ini.  Menurut dia,  yang terpenting bagi pemerintah adalah mempertahankan stabilitas bersama-sama dengan Bank Indonesia. 


    "Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, sekarang kita fokus pada stabilitas.  Hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confidence itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat, "tegasnya.


    Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nominal THR yang besar itu hanya tahun ini atau berlaku untuk tahun-tahun berikutnya juga. Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur berharap skema baru nominal THR itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi kepastian apakah berlanjut atau tidak, bukan menjadi domain Kementerian PAN-RB.


    Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman juga belum bisa memastikan apakah tahun depan besaran THR tetap sebanyak tahun ini. ’’Sebainya fokus dulu tahun ini,’’ jelasnya.


    Herman juga mengingatkan ketentuan dalam disiplin PNS bahwa mereka dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Di bulan Ramadan atau saat lebaran nanti, ada potensi kiriman parcel untuk para pejabat.


    ’’Karena itu dihimbau kepada segenap PNS untuk menaga integritas. Tidak menerima gratifikasi baik berupa parcel atau lainnya,’’ katanya. Kalaupun sudah terlanjur diterima, karena tidak tahu saat pengirimannya, sebaiknya disampaikan ke unit pengendali gratifikasi yang ada di lingkungan instansi masing-masing.


    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku kurang sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan besaran THR PNS dan pensiunan tahun ini. Dia mengkritisi kinerja PNS yang masih buruk belum layak mendapat kenaikan tersebut. Menurut dia,   proses birokrasi yang masih rumit justru memperlambat kinerja dunia usaha.


    "Saya terus terang tidak setuju. Kita harus lihat kinerja mereka. Yang memperlambat (dunia usaha) salah satunya juga kerjaan mereka. Sampai kita kelewatan momentum. Birokrasinya masih begitu buruknya. Jadi menurut saya harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja PNS, "jelasnya di Hotel JS Luwansa.


    Sementara itu, Pelaku usaha ritel optimistis bahwa aliran dana Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 tahun ini mampu merangsang pertumbuhan daya beli yang melambat sepanjang kuartal satu 2018. Peningkatan konsumsi ritel selama masa lebaran diprediksi mampu mencapai angka 20 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang tercatat 16 persen.


    ”Peluang peningkatan ini momentum yang tak dapat diulang. Sehingga kita harapkan tidak terlewatkan. Pemerintah juga harus terus menjaga keamanan dan stabilitas supaya masyarakat pede berbelanja,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, saat dihubungi kemarin (24/5/2018).


    Menurut Tutum, angin segar peningkatan daya beli tersebut akan merata di semua sektor ritel. Mulai dari kebutuhan produk sandang hingga pangan. Menurut data Aprindo pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan produk fashion bisa meningkat hingga 100 persen, kebutuhan barang sehari-hari meningkat 30-40 persen, serta sektor food and beverages yang meningkat 20-30 persen.


    ”Semua terdorong untuk mengkonsumsi. Maka ini adalah perangsang penjualan yang penting. Produksi akan naik, order barang mentah akan naik semuanya akan naik dan orang jajan lebih berani, penjualan lebih banyak,” tambahnya.


    Sementara itu, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap banyak stimulus THR dan gaji ke-13 benar-benar menjadi momentum baik untuk mengangkat kinerja ritel. ”Pada momentum itu, kenaikan ritel menyumbang sekitar 45 persen dari total pendapatan sepanjang tahun,” ujar Roy.


    Menurut Roy, kinerja ritel sampai kuartal pertama 2018 ini belum cukup menggembirakan. Pada dua bulan awal di tahun 2018, pertumbuhan ritel di Indonesia melambat 1 persen, padahal di periode yang sama di tahun lalu, pertumbuhan ritel tercatat sebesar 2,5 persen. ”Produktivitas masyarakat menengah ke bawah sedang melambat, sementara yang menengah atas ada sentimen negatif dari kondisi ekonomi global sehingga mereka semakin menahan konsumsi,” tambah Roy.


    Di lain pihak, Nielsen Company lndonesia memprediksi pertumbuhan penjualan sektor ritel kuartal dua 2018 mencapai 20 persen. Hal tersebut juga didasari karena aliran dana THR tahun ini ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain, sehingga dipercaya dapat mendorong daya beli. (ken/wan/agf)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top