Hingga kemarin (16/5/2018), sudah ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice terhadap warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia. Yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia, Hongkong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Swiss, dan Brazil.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, keluarnya travel advice sebagai hal yang lumrah dilakukan sebuah negara. Hal itu sebagai bentuk proteksi negara kepada warganya. "Memang kewajiban negara mengingatkan warganya," ujarnya sebelum rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Terkait dampaknya terhadap wisatawan yang masuk ke Indonesia, Arief menegaskan, hingga saat ini belum berdampak signifikan. Bahkan jika ditinjau sepekan terakhir sejak kerusuhan pecah di Mako Brimob Kepala Duda Depok pekan lalu, belum berdampak ke wisatawan.
Asumsi itu diukur dari belum adanya wisatawan yang membatalkan kunjungan. "Kalau statistik belum ada pembatalan, terutama di daerah besar seperti Bali Jakarta dan Kepri (Kepulauan Riau). Itu menyumbang 90 persen (wisatawan)," imbuhnya.
Dia menduga, karena memang notice yang disampaikan 14 negara tersebut hanya travel advice, atau hanya sebatas pemberitahuan. Bukantravel warning yang berstatus larangan. Sehingga belum menyurutkan minat wisatawan ke Indonesia.
Meski demikian, jika aksi teror ini tidak kunjung direkam, maka dipastikan akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Tahun ini sendiri, Kementerian Pariwisata mentergetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 17 juta. Diakuinya, gangguan alam atau keamanan jika berlangsung lama bisa menghambat target tersebut.
Saat kasus letusan Gunung Agung di Bali beberapa waktu lalu, Indonesia kehilangan sekitar 1 juta wisatawan. Selain itu, waktu yang digunakan untuk merecovery pun tidak sedikit. "Mudahnya gini, Bali biasanya setiap bulan 500 ribu wisatawan. Tapi Januari masih 350 ribu, artinya recovery baru 70 persen. Februari baru 450 ribu, 90 persen," tuturnya.
Oleh karenanya, dia berharap pihak keamanan bisa sesegera mungkin menstabilkan situasi. Sehingga pihaknya bisa segera melakukan recovery.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir menjelaskan yang diterbikan oleh negara-negara itu adalah travel advice. Bukan travel warning atau larangan berkunjung ke Indonesia. ’’Kita harus lihat ini secara terukur,’’ jelasnya.
Menurut Armanatha travel advice adalah informasi yang disampaikan oelh negara kepada warga negaranya agar hati-hati. Informasi supaya berhati-hati itu supaya memperhatikan perkembangan jika berkunjung ke suatu daerah. Untuk beberapa negara, informasi berupa travel advice itu merupakan sebuah kewajiban.
Termasuk untuk Indonesia sendiri. Indonesia juga selalu mengeluarkan travel advice untuk WNI jika ada suatu kejadian di luar negeri. Bahkan saat ini informasi travel advice Indonesia bisa dilihat di aplikasi Safe Travel yang bisa diunduh melalui ponsel.
Dari pantauan Kementerian Luar Negeri, banyak negara yang menyambut baik langkah aparat keamanan Indonesia secara serius berupaya investasi dan menangkap sel-sel teroris yang ada. Pemerintah Indonesia juga terus menyampaikan berbagai perkembangan kondisi dalam negeri terkini kepada negara-negara sahabat.
Sementara itu, menanggapi tentang travel advice yang dikeluarkan 12 negara, Ketua Umum Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar menyebutkan bahwa pihaknya berupaya optimistis menanggapi hal tersebut. ”Pertama kita harus positif menterjemahkan bahwa travel advice bukan larangan. Wajar suatu negara mengeluarkan peringatan kehati-hatian pada warganya dengan kondisi Indonesia saat ini,” ujar Asnawi, saat dihubungi, kemarin (16/5).
Namun Asnawi meyakini bahwa dampaknya tak akan terlalu signifikan pada pariwisata Indonesia. Sebab, hal ini bukan yang kali pertama dihadapi pelaku dan pemerintah. ”Kita sudah banyak pengalaman termasuk yang seperti kejadian Thamrin beberapa waktu lalu. Kita membuktikan bisa cepat tanggap dalam meyakinkan wisatawan manca negara untuk datang ke Indonesia,” beber Asnawi.
Menurut Asnawi, saat ini ada dua hal yang perlu dilakukan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah. Pertama adalah memastikan bahwa turis manca negara yang sedang berada di Indonesia merasa aman dan terlindungi. ”Jika tidak mereka bisa memutuskan pulang lebih cepat dan menyebarkan informasi yang negatif ke negaranya,” beber Asnawi.
Lalu yang kedua adalah mempercepat recovery kondisi keamanan Indonesia dan segera menciptakan citra positif ke wisatawan asing yang hendak mengunjungi Indonesia. ”Diplomasi pemerintah pada negara potensial pengunjung Indonesia sangat penting,terutama pada negara-negara Eropa dan Amerika yang sangat concern pada safety,” pungkasnya. (far/ken/wan/agf)
