Informasi perkembangan pencairan THR itu disampaikan Asman usai peluncuran Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Simpel) di komplek Sekretariat Negara (Setneg) kemarin (24/4/2018). Terkait dengan anggaran yang harus disiapkan negara untuk membayar THR tersebut, Asman belum bisa menyampaikannya.
’’Angka (anggarannya, Red) saya belum dapat. Nanti kalau ada keputusannya, baru saya sampaikan,’’ tutur politisi PAN itu. Terkait kapan pencairannya, Asman mengatakan hampir sama dengan periode 2017.
Tahun lalu uang THR cair sekitar sepekan sebelum lebaran. Pemerintah menetapkan lebaran 2017 jatuh pada 25 Juni. Sementara itu pembayaran THR dilaksanakan mulai 20 Juni. Pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun lalu sebesar Rp 23 triliun.
Untuk tahun ini diperkirakan anggarannya semakin besar. Sebab tahun ini pensiunan mendapatkan THR. Besarannya sama dengan ’’gaji’’ bulanan yang diterima para pensiunan. Sementara tahun lalu pensiunan tidak mendapatkan THR. Pada periode 2016 secara khusus pemerintah mengalokasikan Rp 5,2 trilun untuk membayar THR PNS aktif.
Terkait dengan penambahan cuti bersama menyambut Idul Fitri 2018, Asman mengatakan penambahan cuti bersama itu untuk mengurai kemacetan. ’’Dengan penambahan cuti bersama dua hari itu, kita harap bisa mengurai kemacetan. Dan perencanaan kepulangan atau mudik tidak serentak,’’ jelasnya.
Meskipun tahun ini jumlah cuti bersama ditambah dua hari, Asman mengatakan pelayanan publik vital tidak boleh terganggu. Tetap harus siap melayani masyarakat. Layanan vital itu diantaranya rumah sakit, pegawai dinas perhubungan (dishub) yang mengatur lalu lintas pada waktu lebaran, petugas pemadam kebakaran, serta aparat kepolisian.
Asman berharap masing-masing pimpinan satuan kerja atau unit terkait untuk mengatur sistem libur pegawainya. Sehingga tetap ada pegawai yang berjaga. Bagi yang tidak kebagian libur lebaran, bisa diganti setelah masa cuti bersama selesai. ’’Intinya layanan public yang sifatnya vital tidak boleh libur,’’ tegasnya.
Mendekati bulan puasa, pemerintah juga mulai mengawasi potensi kenaikan harga bahan pangan. Kasatgas Pangan Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, kendati sebagian besar harga pangan stabil, namun ada beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan melebihi harga eceran tertinggi (HET). Seperti, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan putih, serta beras. Harga yang melebihi HET itu terjadi di daerah.
”Contohnya bawang putih di Pasar Induk Kramatjati itu harga sekitar Rp 15 ribu dan bawang merah sekitar Rp 14 ribu. Namun, harga bawang putih dan merah di Nusa Tenggara Timur (NTT) cukup mahal. Kita melihat apa ini penyebabnya,” terangnya.
Bisa jadi kenaikan harga ini dipengaruhi ongkos transportasi, namun juga bisa ada kartel pangan permainan yang bermain. Maka, Satgas Pangan yang bertugas menelusuri rantai distribusi pangan ini akan bekerja. ”Kalau menyimpang kita tindak,” tegasnya ditemui ruang Rupatama Mabes Polri kemarin.
Dia menegaskan, Satgas Pangan berupaya untuk membantu masyarakat agar tidak dirugikan dengan kenaikan harga pangan yang dimanipulasi. ”Intinya kami tidak ingin beban masyarakat bertambah karena ada yang ingin mengeruk untung,” ujar Kadivhumas Polri tersebut.
Untuk mengantisipasi dengan lebih matang, rencananya beberapa hari kedepan akan digelar rapat Satgas Pangan yang akan mengundang pejabat setingkat menteri. ”Yang memimpin rapat nanti Wakapolri Komjen Syafruddin, kita juga video conference dengan semua jajaran agar di daerah bisa ditangani,” ungkapnya. (wan/idr)
