Honda

  • Berita Terkini

    Kamis, 26 April 2018

    Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

    Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah. Presiden menilai derasnya isu tersebut tak lepas dari unsur politis.



    Jokowi mengatakan, sebetulnya, dari segi substansi, Perpres tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal syarat maupun kualifikasi TKA yang bisa masuk ke Indonesia. Sebab, Perpres itu hanya menyederhakan prosedur administrasinya.



    "Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah, inilah yang namanya politik," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin (25/4).



    Presiden menegaskan, Perpres itu tidak akan mendesak pekerja lokal. Dia mencontohkan, kedatangan investasi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia satu tahun lalu tetap mampu menyerap 3000 pekerja.



    "Dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja. Hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas adalah tenaga kerja lokal," imbuhnya.



    Seperti diketahui, kritik terhadap Perpres TKA mendapat kritik dari lawan politik Jokowi. Bahkan, sejumlah fraksi dari partai oposisi sempat mewacanakan untuk membuat pansus TKA. Mereka menilai, Perpres tersebut semakin tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja lokal.



    Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri menambahkan, pernyataan presiden yang menyebut isu serbuan TKA ke Indonesia syarat unsur politis sangat masuk akal. Pasalnya, isu tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.



    Dia menilai, saat ini, bukan TKA yang menyebu Indonesia, melainkan sebaliknya. "Memang faktanya TKI kita yg menyerbu orang lain. Di Hongkong aja TKI 160 ribu, tenaga kerja cina di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 sama 24 ribu, siapa menyebu siapa," ujarnya di Komplek Istana Negara, Jakarta.



    Hanif menambahkan, secara umum, TKA di Indonesia masih sangat sedikit. Pada tahun 2017, jumlah yang tercatat ada 85 ribu orang. Angka itu jauh diatas TKI yang bekerja ke luar negeri.



    "Kalau kita menggunakan surveinya world bank yang mencover semua lebih besar lagi. Semua TKI ada 9 juta," imbuhnya. Politisi PKB itu memastikan, pemerintah terus memantau dan mengendalikan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. (far)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top