Ke 14 proyek itu di antaranya kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, dan sistem penyediaan air minum air minum regional di Sumatera Utara. Selain itu, ada juga Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke.
Namun disaat bersamaan, pemerintah menambah satu proyek dan satu program pada PSN tahun ini. Yakni pembangunan Universitas Islam Internasional dan program pemerataan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penghapusan 14 PSN itu dilakakukan setelah melihat progres perkembangannya selama ini. Di mana berdasarkan laporan menteri terkait, 14 proyek tersebut sulit untuk dimulai pembangunannya hingga akhir periode 2019 mendatang.
“Suatu proyek strategis nasional akan dipertahankan kalau kalau ada pembangunan fisik, ada konstruksi paling lambat Kuartal III 2019,” ujarnya saat konferensi pers.
Sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) 58 tahun 2017 tentang PSN, ada 245 proyek infrastruktur dan dua program yang dicanangkan pemerintah dalam program strategis. Di luar 14 proyek yang dibatalkan, lanjut Darmin, proyek lainnya berjalan lancar. Bahkan, ada 10 diantaranta sudah selesai. Sementara sisanya ada dalam proses konstruksi, maupun akan memulai konstruksinya hingga tahun depan.
Untuk diketahui, perubahan PSN sendiri bukan yang pertama kali. Pada kwartal I 2017, pemerintah juga melakukannya. Awalnya, lanjut Darmin, pada 2016 ada 225 proyek dan satu program yang dicanangkan dalam PSN. Dalam prosesnya, ada 20 proyek yang selesai di tahun 2016, 15 di tahun 2017, dan 15 lainnya dibatalkan.
Namun pada saat bersamaam, pemerintah menambah 55 proyek dan satu program. Sehingga totalnya 245 proyek dan dua program sebagaimana Perpres 38 tahun 2017. Nah, dengan pembatalan 14 proyek, 10 proyek selesai, dan penambahan satu proyek serta satu program tahun ini, maka total PSN tahun ini menyisakan 222 proyek dan tiga program.
Darmin mebambahkan, meski 14 proyek itu dibatalkan, bukan berarti pembatalan tersebut bersifat permanen. Suatu saat, jika kondisinya memungkinkan, pemerintah selanjutnya bisa merencanakannya kembali. “Kalau nanti di Kementerian nya atau daerahnya mempersiapkan kembali dan sudah lebih siap, Maka mereka bisa diajukan kembali,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, persoalan yang dihadapi 14 proyek yang dibatalkan sangat beragam. Bendungan Telaga Waje Bali misalnya, dibatalkan karena kondisi tata ruangnya sudah berubah.
“Ternyata sudah dibikin izin waktu pak bupati yang dulu ini izin untuk hotel,” ujarnya.
Sementara untuk kereta api Kalimantan timur, proyek sengaja dibatalkan akibat tidak ada investor yang tertarik. “Tidak ada investasi yang masuk,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan. (far)
