Kepala Disdikbud Jateng, Gatot Bambang Hastowo menegaskan bahwa untuk mewujudkan sekolah murah di wilayahnya, antara lain dengan cara mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung oleh orangtua. Solusinya adalah dengan menggelontorkan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan kepada 234 SMA dan 365 SMK di Jateng.
“Adanya BOP ini, saya sudah memerintahkan kepada seluruh penanggung jawab satuan pendidikan di bawah naungan Pemprov Jateng untuk meninjau ulang Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2017/2018,” ungkapnya melalui sambungan telepon kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (14/3/2018).
Selain itu, hal ini juga menyusul kebijakan Pemprov Jateng untuk menyediakan anggaran penuh untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adanya BOP, diharapkan mengakhiri sekolah yang menjadi sasaran kritik khususnya menyangkut masalah SPP.
Kepala SMAN 3 Semarang, Wiharto kepada Jawa Pos Radar Semarang menuturkan penggodokan BOP telah dilakukan sejak lama oleh Disdikbud. Puncaknya pada 6 Maret lalu dalam
kesempatan rapat koordinasi (Rakor) RKAS yang dihadiri oleh140 pengurus MKKS SMA/SMK se-Jateng serta Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK).“Instruksi ini kemudian kami tindak lanjuti juga dengan perhitungan ulang RKAS, dimana SMAN 3 mendapat dana BOP sebanyak Rp 1.084.770.000 pertahunnya untuk dibagi ke 1.418 siswa,” ungkapnya ditemui di ruangannya, Rabu (14/3).
Jumlah tersebut belum termasuk dana BOP untuk honor GTT dan PTT sejumlah Rp 730.956.000 per tahun. Wiharto menambahkan, dana BOP berbeda dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat.
Wiharto membeberkan, dana BOS yang diterima satuan pendidikannya sebanyak Rp 1.985.200.000, jika dijumlahkan dengan dana BOP dari Pemprov Jateng, maka totalnya Rp 3.800.926.000. Sementara hasil review RKAS, SMAN 3 Semarang tahun 2018 mencapai Rp 5.587.606.000.
“Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan dana BOS dan BOP. Nah sisanya itu sebanyak Rp 1.786.680.000 ditanggung secara gotong royong oleh orangtua siswa yang mampu,” tegas Wiharto yang juga kepala MKKS SMA/SMK Kota Semarang itu.
Kekurangan tersebut kemudian dibagi merata oleh orangtua siswa sebanyak 1.418 didapat besaran Rp 1.260.000 yang terbagi selama 12 bulan. Sehingga besaran SPP yang nantinya ditanggung orangtua siswa hanya sebesar Rp 105.000 persiswa, perbulannya. Dimana sebelumnya orangtua siswa membayar Rp 200.000.
Wiharto mengatakan bahwa pihaknya mengimplementasi dari instruksi kepala dinas ini dengan memberikan pendidikan yang adaptif dan akomodatidf serta responsif dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus terjadi.
“Kami juga berarap adanya perhatian pada upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus,” tandasnya. (tsa/ida)
