• Berita Terkini

    Kamis, 29 Maret 2018

    Sujud Sesalkan Sedikitnya Anggota DPRD yang Hadiri Musrenbang RKPD 2019

    KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Ketua DPP Patriot Nusantara, Sujud Sugiarto, mengaku cukup menyesalkan banyaknya anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang tidak hadir pada kegiatan  Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Pemkab Kebumen 2019 yang digelar selama dua hari, Selasa dan Rabu (27-28/3/2018) kemarin.

    Dari 50 anggota DPRD, katanya, hanya terlihat 4 orang yang hadir. Sujud lantas menyebut nama Ketua DPRD Cipto Waluyo, Bagus Setiawan dan Halimah Nuryahati serta Miftahul Ulum.

    Itupun, kata dia, hanya satu orang yakni Miftahul Ulum yang mengikuti sampai selesai. Tiga lainnya, setengah hari. Selebihnya lagi, dari 50 kursi yang ada, tak ada satupun yang tampak batang hidungnya.

    "Musrenbang adalah sebuah agenda yang sebenarnya tidak diperlukan andaikan saja tupoksi DPRD berjalan dengan baik," sindirnya.

    Terlepas dari itu, Sujud mengaku pihaknya telah memberi rekomendasi terkait kegiatan Musrenbang kemarin. Dalam 5 pokok yang diusulkan kepada Pemkab Kebumen meliputi beberapa hal. Diantaranya DPP patriot meminta Pemkab Kebumen menuntaskan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2019.

    Selain itu, Sujud meminta penyusunan SOTK harus sesuai aturan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatuhan serta kepatutan.

    Berikutnya, Pemkab diminta menjadikan BUMDes sebagi ujung tombak segala kegiatan ekonomi, sosial dan pembangunan dengan data statistik yang akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan.  "Data akuntable itu juga termasuk dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi," imbuhnya.

    Tak kalah penting, Sujud meminta Pemkab Kebumen lebih memerhatikan sektor seni dan olahraga. Untuk itu, Pemkab diminta menyediakan anggaran Ep 27 miliar atau 1 persen dari total anggaran APBD.

    Yang kelima, Sujud meminta Pemkab meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan bangunan sesuai standar mutu nasional. "Ini sangat penting untuk menyambut para investor yang masuk Kebumen di tahun 2020," katanya.

    Sekali lagi Sujud menegaskan, Pemkab Kebumen harus benar-benar mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang saat ini menjadi PR besar di Kota Beriman. "Dalam rangka itu pula, para pejabat di Kebumen harus bersih dari korupsi dan kleptokrasi birokrasi," ujar Sujud yang juga Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Kebumen tersebut.

    Seperti diketahui, Pemkab Kebumen menggelar Musrenbang RKPD selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (27-28/3). Hadir pada pembukaan acara tersebut seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kebumen, Camat, Kepala Desa, akademisi, aktivis hingga LSM.

    Pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian anugerah perencanan Kabupaten Kebumen bagi insan-insan perencana. Selain itu, juga penganugerahan kreasi dan inovasi bagi para inventor terbaik. Serta pemberian bantuan sosial berupa kursi roda untuk penyandang disabilitas dan pembangunan RTLH dari Baznas Kebumen.(cah)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top