Keputusan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, kemarin (12/3/2018). Hadir dalam rapat hampir tiga jam itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Menteri Asman menuturkan pelaksana rekrutmen CPNS itu diharapkan tidak sampai memicu gejolak di daerah. Lantaran saat ini 17 propinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten sedang sibuk melaksanakan Pilkada. Dijadwalkan hari pencoblosan pada 27 Juni.
”Sekarang orang konsentrasi Pilkada. Jangan sampai lagi menambah hal-hal yang sifatnya tidak netral. Nanti bisa saja, nanti diintervensi oleh bupati yang maju atau apa gitu seolah-olah. Setelah (pilkada) itu baru aman,” ujar Asman usai rapat itu.
Rekrutmen CPNS punya prinsip zero growth alias tidak menambah total jumlah PNS bahkan mengurangi. Jadi rekrut CPNS itu ditujukan untuk menggantikan 28.632 pegawai di pemerintah pusat yang pensiun tahun ini. Sedangkan di pemda ada 186.744 pegawai yang purna tugas.
Sesuai data paparan MenPANRB direncanakan ada 76 kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi tambahan formasi CPNS tahun ini. Selain itu ada 34 propinsi dan 380 kabupaten kota. Meskipun begitu, jumlah formasi di tiap instansi itu masih belum ditentukan.
”Masih disesuaikan kemampuan anggaran. Kemampuan keuangan (pusat), kemampuan keuangan daerah, belanja pegawai daerah,” imbuh politisi asal PAN itu.
Ada kebijakan Pemda yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD tidak akan mendapatkan alokasi formasi CPNS tahun ini. Dari pendataan kementerian tersebut ada 134 Pemda yang memiliki belanja pegawai lebih dari 50 persen sesuai data per-Juni 2017. ”Yang jelas kita lihat dari beban kerja. Tapi tahun ini direncanakan untuk mengganti jumlah yang pensiun itu ada (rekrutmen CPNS),” tegas dia.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan begitu selesai pilkada pada Juni mereka akan langsung mengadakan pendaftaran CPNS. Sedangkan pengumuman awal pendaftaran dan formasi direncanakan mulai dipublikasikan pada Mei. Pendaftaran ditarget bisa selesai dalam dua pekan setelah hari pencoblosan.
”Habis nyoblos saay bisa mulai. Kalau sudah nyoblos kan tidak ada apa-apa lagi,” kata Bima.
Saat ini sedang dihitung terus jumlah kuota atau formasi jabatan yang akan dibuka. Hingga kemarin, sudah ada 384 kabupaten/kota yang mengajukan ke BKN. Tapi belum tentu semua permintaan itu akan disetujui.
”Kalau formasi ya maunya sebanyak mungkin. Tidak masuk akalah. Kalau sebanyak mungkin, pertanyaan saya ini beban kerjanya berapa sih?” kata Bima. Kebutuhan formasi itu akan memperhitungkan beban kerja di masing-masing instansi. (jun)
