Idrus mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, negara harus memastikan masyarakat miskin atau tidak mampu mendapatkan berbagai program bantuan sosial. Sehingga dalam kurun waktu tertentu mereka dapat berdaya dan mandiri. ’’Serta berdampak pada penurunan angka kemiskinan,’’ katanya usai mengikuti Rakornas Data Terpadu di Jakarta kemarin (6/3/2018).
Dengan basis data yang selalu dimutakhirkan, Idrus mengatakan bisa dipastikan orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam data terpadu. Dia tidak ingin pemerintah membiarkan orang-orang miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial malah terlewat. Hanya gara-gara datanya tidak masuk dalam basis data atau data terpadu Kemensos.
Untuk menjamin kemutakhiran data, Kemensos juga menjalankan verifikasi dan validasi data hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian hasil dari verifikasi dan validasi itu ditetapkan sebagai basis data terpadu. Basis data terpadu ini menjadi sumber data dalam menetapkan program penanggulangan kemiskinan.
Saat ini basis data terpadu Kemensos sudah diperbarui. Idrus mengatakan teknologi yang digunakan saat ini bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) versi 2.0. Aplikasi sistem data ini mengintegrasikan pengelolaan data terpadu dengan data bantuan sosial (bansos).
Secara teknis pemutakhiran data terpadu dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG versi 2.0. Kemudian pemutakhiran data itu ditetapkan oleh Mensos di Mei dan November setiap tahunnya. Aplikasi basis data itu mencakup komponen pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaikan data kesejahteraan sosial. ’’Kita diberi amanah untuk mengurus orang yang tidak mampu. Lakukan tugas ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan,’’ jelas Idrus.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan program bantuan sosial memang bisa meningkatkan kesejanteraan masyarakat. ’’Fungsi bansos jika terintegrasi itu lebih efektif mengurangi kemiskinan,’’ katanya.
Sebab benefit atau manfaat yang diterima masyarakat lebih banyak, dibandingkan jika bansos jalan sendiri-sendiri. Harry mencontohkan keberhasilan mengurangi penduduk miskin sampai 1,2 juta jiwa tahun lalu, tidak lepas juga dari integrasi pemberian bansos. ’’Kita sukses mensinergikan penerima PKH harus terima rastra (beras sejahtera, red), subsidi listrik, dan subsisi elpiji tiga kg,’’ pungkasnya.
Laporan BPS Januari 2018 lalu menyebutkan, angka penduduk miskin di Indonesia menurup. Data per September 2017 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 26,59 juta jiwa. Angka itu mengalami penurunan sebesar 1,19 juta jiwa dipandingkan periode yang sama di 2016. (wan)
Data Diantara Bansos 2017
(Lima Provinsi Terbesar)
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai
Jawa Barat : 788.056 keluarga
Jawa Tengah : 635.217 keluarga
Jawa Timur : 598.306 keluarga
DI Jogjakarta : 216.894 keluarga
Banten : 103.876 keluarga
2. Program Keluarga Harapan (PKH) Tunai
Jawa Timur : 500.848 keluarga
Jawa Tengah : 327.234 keluarga
Jawa Barat : 245.481 keluarga
Sumatera Utara : 226.630 keluarga
NTT : 209.491 keluarga
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Jawa Barat : 318.708 keluarga
DKI Jakarta : 212.948 keluarga
Jawa Timur : 147.296 keluarga
Jawa Tengah : 109.701 keluarga
Banten : 93.915 keluarga
4. Program Beras Sejahtera (Rastra)
Jawa Timur : 2.742.633 keluarga
Jawa Tengah : 2.440.902 keluarga
Jawa Barat : 2.198.273 keluarga
Sumatera Utara : 632.755 keluarga
Lampung : 553.512 keluarga
Sumber : Data Kementerian Sosial (Kemensos)
