 |
| istimewa/jawaposradarsemarang |
Dijelaskan, hasil survei yang dirilis Litbang sebuah media massa, Selasa (13/3/2018), menunjukkan bahwa Ganjar dan pasangannya Taj Yasin akan menang dengan 79 persen suara. "Saya tidak ngerti detil ya, tapi menurut saya oke lah. Kalau penilaian (survei) tinggi itu saya rasa rakyat sudah menentukan pilihannya," tegasnya.
Tingginya masyarakat yang masih memilih Ganjar, lanjutnya, bisa jadi karena program-program yang disuguhkan dianggap pro rakyat. Buya menyoroti program kredit murah Mitra 25 yang di Bank Jateng. Menurutnya, kredit tanpa agunan itu salah satu terobosan yang dibutuhkan rakyat.
"Kredit murah itu bagus, ternyata bank makin berkembang dan rakyat makin sejahtera. Banyak terobosan untuk bangsa ini. Sila kelima sudah selayaknya dilakukan," ujar pendiri Maarif Institute itu.
Hanya saja, dia titip agar ke depan Ganjar berinovasi dan membuat sejumlah terobosan program baru. Yang jelas harus realistis atau tidak mengada-ada. Yang jelas, harus mampu diwujudkan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu Buya juga berpesan agar Pilgub Jateng berjalan damai dan tidak memecah belah rakyat seperti Pilgub DKI lalu. "Bertanding yang bagus dan fair, tidak ada black campaign dan juga jangan pakai model Jakarta. DKI itu polarisasi tajam sampai pelosok, itu merusak demokrasi, merusak martabat bangsa ini," tegasnya.
Sementara Ganjar mengaku mendapat banyak petuah agar pelaksanaan Pilgub berjalan adem dan menjauhi fitnah. Menurutnya, sejauh ini masih berjalan sesuai harapan masyarakat. Meski sedang berada di tahun politik namun situasi sosial masih relatif adem.
"Jateng relatif adem relatif ayem, kami para pasangan menjaga ini terus menerus. Kita tunjukkan tidak ada bermusuhan seolah-olah baku tinjau. Ini suasana Jateng banget yang menghormati unggah-ungguh," ujarnya.
Justru pertarungan panas tercipta di dunia maya dengan beredarnya hoax dan fitnah dari akun-akun anonim. Ganjar meminta penegak hukum menindak tegas. "Yang sulit menjaga disini (handphone), banyak yang anonim fitnah dan lain-lain. Maka kita harus kasih hukuman sosial, karena harusnya berita itu tabayun dan klarifikasi dulu," tegasnya. (amh/ric)
