 |
| FOTORAKADENNY/JAWAPOS |
Setelah melantik Heru, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya ingin BNN ke depan memiliki standar tata kelola organisasi yang lebih baik. Sebagaimana yang Heru terapkan di lembaga antirasuah saat ini. "(Ingin) Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN," ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia, aspek integritas sangat penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sebab, di tengah arus peredaran barang haram itu, ada modal ekonomi yang sangat kuat yang dimiliki para bandar. Hal ini berpotensi mengganggu integritas aparat penegak hukum di lapangan. "Karena di situ peredaran narkoba duitnya gede sekali. Omzetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," imbuhnya.
Dengan cara itu, mantan Walikota Solo itu berharap, jumlah peredaran narkotika di Indonesia bisa menurun, yang gilirannya mengurangi jumlah penyalahgunanya. Di sisi lain, dia juga meminta agar upaya rehabilitasi terus dimaksimalkan.
Dikonfirmasi soal pesan presiden, Heru mengaku siap membawa tata kelola KPK ke BNN. Namun terkait bagaimana mekanismenya, dia enggan membeberkan lebih jauh. Dia hanya menegaskan bahwa perubahan itu diadopsi sesuai konteks yang ada. “Beberapa hal yang menyangkut mengenai bagaimana kinerja lainnya akan disesuaikan di BNN ini,” ujar jenderal kelahiran Jakarta 1962 ini.
Sebagai langkah awal di era kepemimpinannya, jenderal bintang dua itu akan menginventarisir semua persoalan kelembagaan untuk dievaluasi. Semua program terdahulu yang dinilai baik akan dilanjutkannya.
Heru juga membantah anggapan yang menilai dirinya minim pengalaman di dunia pemberantasan narkotika. Selama 33 tahun berkarier setelah lulus Akpol pada 1985, sebagian besar kariernya menjadi reserse. "Saya banyak di bidang reserse, di situ juga (menangani) narkoba," ujarnya. Selain itu, saat menjabat Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolda Lampung, banyak permasalahan narkoba yang ditangani.
Lebih lanjut lagi, Heru juga menilai proses penanganan korupsi tidak jauh berbeda dengan narkotika. Bahkan, tahapannya hampir sama. Mulai dari menerima aduan masyarakat, lalu melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan kasus. Sama halnya di BNN, di KPK juga ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan.
Sementara itu, mantan Kepala BNN Budi Waseso meyakini bahwa keputusan presiden memilih Heru sebagai penggantinya sudah dikaji dan menjadi pilihan yang terbaik. Apalagi, Heru selama ini dikenal memiliki integritas dan profesionalisme yang baik.
Meski Heru berlatar dari luar BNN, Buwas menilai hal itu tidak menjadi persoalan. "Sepanjang dia punya komitmen yang kuat bisa, itu bisa," ujarnya ditemui sebelum pelantikan.
Terkait hal apa saja yang harus ditindaklanjuti Heru, Buwas akan menyampaikannya langsung ke yang bersangkutan. Namun secara umum, BNN perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Mengingat saat ini masih minim, khususnya pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah. ''Karena nanti, persyaratan KPU juga setiap pilkada, pilpres harus ada pemeriksaan lab bebas penyalahgunaan narkotika," imbuhnya. Selain itu, peredaran narkoba di lapas, atau bahkan diatur dari balik jeruji yang masih terjadi juga jadi tantangan.
Buwas menambahkan, sinergitas dan kerjasama dengan lembaga lain juga perlu ditingkatkan. Hal itu dibutuhkan, khususnya dalam meningkatkan upaya pencegahan. "Fungsi pecegahan harus dibangun, bukan hanya penindakan," pungkasnya.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa Heru merupakan salah satu kader Polri terbaik. Namun, menjadi Kepala BNN itu merupakan tantangan tersendiri. ”Harapannya bisa mempertahankan dan meningkatkan dari pemimpin sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, mantan Deputi Pemberantasan BNN Irjen (pur)) Benny Mamoto juga memberikan masukan untuk kondisi pemberantasan narkotika saat ini. Menurutnya, bandar dalam rangka memuluskan bisnis meracuni masyarakat ini memerlukan beking. Tentu untuk bisa memberikan perlindungan. ”Mereka mencari dan menggalang oknum di semua lini,” tuturnya.
Oknum ini bisa memberikan perlindungan dengan berbagai cara. Diantaranya, membocorkan rencana, meloloskan narkotika hingga mengamputasi pasal-pasal yang menjerat bandar. ”Begitulah pentingnya oknum di mata bandar,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini terlihat gejala adanya fokus hanya menekan pasokan narkotika dan upaya menekan permintaan tidak gencar dilakukan. Kondisi itu yang tidak seimbang ini memunculkan fenomena harga narkotika yang begitu mahal di pasaran. ”Dan tebak, siapa yang diuntungkan dalam kondisi ini. Jelas para bandar, mereka semakin kaya,” tuturnya.
Inilah jawaban atas kondisi peredaran narkotika di Indonesia jaman now. Dimana gencarnya menekan penyediaan narkotika justru membuat Indonesia makin dibanjiri narkotika. ”Menekan permintaan narkotika ini perlu terobosan rehabilitasi yang masif, terukur dan berkelanjutan,” papar pendiri Rumah Edukasi Anti Narkotika tersebut.
Dia menegaskan, siapapun kepala BNN-nya perlu memiliki syarat memahami kondisi tersebut. Sehingga, kompetensi sekaligus integritas sangat diutamakan untuk menjadi panglima pemberantasan narkotika. ”Godaan uang ini sangat kuat dalam dunia pemberantasan narkotika,” ujarnya.(far/idr/agm)
