 |
| IMAM/ESKPRES |
Jika dilakukan perbaikan dalam konsep kerjasamanya, bukan tak mungkin pola kerja sama di Waduk Sempor akan menjadi salah satu pola teladan (role model) bagi pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Daerah tempat lainnya.
Di Waduk Sempor sendiri, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menarik retribusi dengan besaran sesuai Peraturan Daerah. Pemda juga memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan beberapa fasilitas seperti Pendopo dan Taman Bermain di Sekitar Waduk.
Sementara itu fasilitas lain serta kondisi lingkungan juga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Balai Besar Sungai Serayu Opak, Perhutani serta Kantor Pengelola Waduk Sempor dan masyarakat.
“Ini menjadi konsep yang sangat ideal. Dalam setahun kebelakang, kami telah dapat merasakan manfaatnya untuk peningkatan Objek Wisata Waduk Sempor,” Tutur Taufik Setiawan salah aktivis Pokdarwis Mukti Maradesa Sempor, Kamis (22/2/2018).
Di lain pihak lanjut, Taufik dengan semakin melejitnya tempat pariwisata, maka masyarakat sekitar juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan dampak positif. Hal ini terlihat nyata dari keberadaan Waduk Sempor dengan masyarakat dapat mengolah berbagai fasilitas pendukung seperti kuliner dan toilet, serta yang lebih penting pengadaan berbagai atraksi wisata. “Terjadi hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara Pemkab dan masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya, sejak setahun belakangan ini, Pokdarwis Sempor intens menggali potensi waduk untuk semakin menarik perhatian pengunjung wisata. Atraksi dan kesiapan fasilitas tentu akan menambah jumlah pengunjung yang akan berdampak positif baik bagi penduduk lokal maupun bagi PAD Pemerintah.
Dampak positif lainnya adalah semakin terasanya ikatan (engagement) antara masyarakat lokal dengan Waduk Sempor. Salah satu indikatornya, anak muda setempat semakin peduli dengan kondisi keamanan yang sempat dipandang cukup rawan di malam hari. “Mereka kini memiliki kesadaran tinggi untuk memastikan bahwa wisatawan selalu merasa aman dan nyaman berwisata di sini,” paparnya.
Sementara itu pendamping Pokdarwis Sigit Asmodiwongso menyampaikan aspek yang harus diperhatikan untuk mewujudkan hal tersebut adalah kesadaran kedua belah pihak yakni pemerintah dan masyarakat.
Kesadaran terwujud untuk saling menghormati dan melibatkan dalam pengelolaan obwis. Yang paling ideal memang pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam hal retribusi masuk.
Sedangkan atraksi dan jasa wisata ikutan, seyogyanya diserahkan kepada masyarakat lokal,meski atraksi juga diadakan di area wisata. “Pemerintah mutlak dituntut memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat lokal,” katanya yang juga merupakan Direktur Roemah Martha Tilaar (RMT) Gombong itu.
Pihaknya menegaskan, dalam hal ini tentu juga diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk berani berkreasi dan bekerja keras dalam menggali potensi. Bukan rahasia umum bahwa di beberapa tempat masih ada kelompok masyarakat yang mengambil jalan mudah dengan ikut-ikutan menarik retribusi, bahkan tak jarang terjadi pemalakan.
Jika sudah demikian maka pemerintah tentunya dituntut untuk memberi akses yang luas pada partisipasi masyarakat serta memberikan fasilitas yang diperlukan dengan tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. “Contoh yang jelas adalah penyediaan perahu naga dan banana boat yang dikelola Pokdarwis Sempor dengan sistem bagi hasil. Ini merupakan contoh kongkret kerja sama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan objek wisata,” ucapnya. (mam)
