• Berita Terkini

    Senin, 26 Februari 2018

    PDIP Target Raih 22 Persen Suara Parlemen

    DENPASAR – Deklarasi Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dianggap bisa semakin mendongkrak popularitas partai dan kadernya. Termasuk target kembali mendapaktan suara mayoritas di parlemen melalui pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah.


                Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga mengungkapkan ada target kemenangan paling tidak 60 persen dari 171 pilkada. Meskipun dari pemetaan awal, mereka baru bisa meraih kemenangan sekitar 50 persen. ”Tentu kami punya target tinggi, 60 persen dari 171 (pilkada),” ujar Eriko usai penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Kemarin (25/2/2018).


                Dia menuturkan deklarasi Jokowi itu semakin memperkuat posisi para calon kepala daerah dari PDIP. Secara tidak langsung kader atau kepala daerah juga akan mendapatkan bonus dari nama Jokowi yang sudah dikenal. ”Bahwa pak Jokowi itu identik degan PDI Perjuangan. Itu hasil survey semuanya. 80 persen menyampaikan identik dengan PDIP,” imbuh Eriko.


                Sedangkan terkait dengan caleg, PDIP menargetkan bisa mendapakatkan sekitar 22 persen dari kursi parlemen. Persentase itu adalah nilai terendah dari survey-survey yang telah muncul sebelumnya dikisarkan 22-32 persen suara parlemen.


                ”Nah kami ambil yang paling rendah di samping itu kami juga punya survey sendiri. Survey kami sendiri mendekati 28 persen,” ungkap Enriko.

                Dengan presentase tersebut ditargetkan jumlah perolehan kursi di DPR RI mencapai 140 hingga 154 kursi. Saat ini, ada 109 anggota DPR dari PDIP. Target tersebut dianggap realistis asalkan bisa mempertahankan nama baik partai seperti tidak melakuan tindakan koruptif.


                ”Kalau dari ibu ketua umum (Mega, Red) menekankan kepada kita semua dan di dalam kelas-kelas yang ada bahwa penting sekali untuk menghindari dari hal-hal yang berbau KKN itulah. Korupsi hal-hal yang seperti itu itu yang ditekankan,” ungkap Enriko.


                Seleksi untuk calon anggota legislatif akan dilakukan sekitar pertengahan Maret hingga Juli. Mereka cukup untuk memberikan daftar calon legislatif ke KPU. Seleksi itu diperkuat dengan data psikotes dan pertimbangan-pertimbangan lain mulai dari tingkat cabang hingga daerah. ”Kita pnya data secara psikotes sudah sangat lengkap. Tinggal nanti yang baru-baru,” ungkap dia.


                Partai lain juga mulai menetapkan target perolehan suara pada pemilu mendatang. PAN misalnya, sudah mematok target pencapaian. “Suara PAN di Pemilu 2019 sekurang-kurangnya 12 persen,” terang Ketua Bapilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Jika dikonversi ke kursi di DPR, maka pihaknya akan meraih 61 kursi.


    Menurut dia, jumlah itu lebih besar dibanding perolehan kursi pada Pemilu 2014 lalu. Saat ini, partainya mempunyai 48 kursi di Senayan. Berarti ditargetkan akan bertambah 13 kursi. Pihaknya akan berupaya keras untuk meraih target tersebut.


    Legislator asal Lamongan itu menerangkan, untuk mencapai perolehan suara sesuai dengan angka yang ditetapkan, partainya akan menyiapkan beberapa langkah. Diantaranya, melakukan penguatan jaringan partai sampai ke tingkat desa. “Program ini sedang berjalan,” terang Wakil Ketua Komisi IV itu.


    Selain itu, PAN juga mulai menyiapkan pembentukan saksi pemilu. 1 TPS aka nada dua saksi dari kader partai. Viva mengatakan, partainya juga akan mengalakkan program advokasi, bantuan sosial dan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat. Dengan strategi itu diharapkan target pemilu bisa tercapai.


    Sementara itu, Partai Gerindra belum menetapkan target perolehan kursi di DPR. “Belum kita bahas secara detail,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Saat ini, partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mempunyai 73 kursi di Senayan. Tentu, pihaknya akan berupaya agar perolehan kursi bisa bertambah. Namun, partainya belum mematok angka pasti.

    Yang pasti, lanjut dia, Partai Gerindra menargetkan bisa menang pada pemilihan presiden (Pilpres) dan menang pada pemilu secara keseluruhan. “Di survei, kita kan ranking dua. Nanti akan jadi rangking satu,” tegasnya. Pihaknya akan berupaya meraihkan 20 persen suara sah nasinal.



    Sementara itu, pada penutupan sederhana nan singkat Rakernas kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan deklarasi pencapresen Jokowi. Sebelumnya, pada Jumat (23/2) saat pembukaan Rakernas tertutup yang dihadiri Jokowi, Mega telah mengumumkan pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


                ”Rakernas III PDI Perjuangan merekomendasikan kepada semua anggota dan kader PDI Perjuangan dimanapun mereka berada, bersama rakyat untuk mengamankan, menjaga, dan mensukseskan keputusan ketua umum dengan mencalonkan kembali Bapak Ir Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024,” ujar Mega diatas mimbar yang diiringi dengan tepuk tangan dari para peserta Rakernas.


                Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan untuk calon wakil presiden Jokowi masih akan dibincangkan dengan tokoh-tokoh partai lain. Pengumuman cawapres itu akan dilakukan dalam momentum yang tepat. Terutama jadwal tahapan pilpres yang pada awal Agustus akan menetapkan pasangan calon.


    ”Bagi ibu Megawati Soekarnoputri pemimpin nasional presiden dan wakil presiden adalah pemimpin kita bersama yang membawa seluruh harapan rakyat Indonesia. Sehingga ketika sebelum mengambil keputusan rakyat yang didengarkan, aspirasi struktural partai, dialog dengan para tokoh partai yang mengusung pak Jokowi, tapi juga dilakukan kontemplasi yang terbaik supaya pasangan calon tersebut benar-benar diputuskan demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Hasto.


                Puan Maharani menambahkan khsusu kriteria cawapres itu akan dibicarakan secara terbatas. Beberapa pertimbangan kriteria cawapres antara lain orang yang mengedepankan Pancasila, Bhineka tunggal ika, keberagaman kemudia toleransi beragama, dan peduli terhadap rakyat kecil. ”Kemudian bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan yang berpihak pada rakyat,” ungkap Puan.


                Terkait nama-nama yang beredar, Puan menanggapi dengan diplomatis. Dia menyebutkan nama-nama cawapres yang muncul itu masih bisa berubah-ubah. ”Jadi bisa sekarang disebutkan 5 nama nanti jadi 10 nama atau kemudian mengerucut jadi 3 nama. Ya ini dinamikanya kami ikuti terus,” ungkap dia.


                Mengenai kemungkinan dirinya menjadi cawapres, Puan tak mau berkomentar. Termasuk apakah ada niat untuk maju atau tidak. Lantaran di PDIP, penentuan cawapres juga menjadi hak prerogative ketua umum. ”Ya tentu saja setelah komunimasi politik dengan Capres. Dan mungkin juga dengan partai pendukung lainnya,” tambah dia. (jun/lum)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top