 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua PKK Desa Kutosari, Yuniati Zainul Khasanah, segera menginformasikan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kebumen.
"Alhamdulillah segera direspon Pak Pambudi (Sri Pambudi, Sekretaris Dinas Perkim LH)," tutur Yuniarti, menyebut Sekretaris Disperkim LH yang langsung menanggapi laporannya.
Saat mengecek ke lokasi, Jumat (9/2/2018) pagi, Yuniati yang tinggal di dekat Alun Alun Kebumen, melihat sudah ada staf Disperkim LH. Yudi, staf pengendalian pencemaran lingkungan, sedang membuat biopori di lokasi yang masih basah, bekas genangan air.
"Sebenarnya sudah ada biopori untuk menghindari terjadinya genangan air. Mungkin kurang banyak, sehingga perlu ditambah," ujar Yuniati.
Dari pengalaman ini, menurutnya yang perlu dibenahi dari jajaran Pemkab Kebumen adalah mentalitas pejabat dalam merespon laporan masyarakat.
"Dibuatkan aplikasi untuk pelaporan, kalau pejabat dinas terkait enggan menindaklanjuti ya percuma. Mending menggunakan teknologi yang sudah ada, tapi pejabatnya cepat menindaklanjuti laporan," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Selasa (6/2) lalu Pemkab Kebumen meluncurkan aplikasi Simral, e-kinerja, e-letter dan e-presence. Padahal sebelumnya sudah pernah ada aplikasi Q-men yang diluncurkan 17 Agustus 2016, namun kurang berfungsi optimal.
"Masalah jalan rusak misalnya, meski sudah sering dilaporkan dengan mengunggah foto di media sosial (medsos), tidak tampak pejabat dinas terkait yang memberi jawaban resmi. Sehingga hanya menjadi polemik sesama pengguna medsos," lanjutnya memberi contoh.
Meski demikian Yuniati mengapresiasi beberapa dinas yang aktif merespon pengaduan masyarakat melalui medsos. "Disdukcapil pejabatnya aktif merespon keluhan masyarakat terkait pembuatan e-ktp," pungkasnya.(ori)
