Dalam gambarnya, Hiroshi menceritakan rencana pembangunan kereta cepat tersebut. Pihak Jepang sudah melakukan studi pembangunan mega proyek tersebut. Hasil studi Jepang kemudian diserahkan ke Indonesia. Akan tetapi, data tersebut justru diberikan kepada Tiongkok yang kemudian diberikan wewenang membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dalam komik tersebut, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai bahwa pemerintah, secara formal, tidak perlu bereaksi atas kehadiran kartun yang dinilai kontroversial tersebut. Menurutnya, kartun tersebut bukan pendapat resmi negara Jepang. Melainkan pendapat pribadi si kartunis. Hikmahanto menambahkan, bisa jadi si kartunis mendapat pandangan tersebut karena membaca berita tentang proyek kereta cepat tersebut.
"Jadi jangan dilebih-lebihkan. Yang bertanggung jawab tentunya si kartunis itu sendiri. Bukan negara Jepang," kata dia kepada Jawa Pos kemarin (25/2).
Hikmahanto mencontohkan ketika ada kartunis dari Prancis yang menggambarkan Nabi Muhammad. Ketika itu, bukan negara Prancis. Melainkan pihak majalah yang menerbitkannya. Tuduhan ditujukan langsung kepada pimpinan redaksi dan kartunisnya.
Mengenai kartun tersebut yang menjadi viral dan memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, Hikmahanto menilai hal tersebut adalah sebuah kewajaran. Itu tandanya nasionalisme masih ada. Pembelaan terhadap negara itu menjadi sikap bela negara dari masyarakat Indonesia.
"Di sisi lain, saya yakin ada juga masyarakat kita yang setuju dengan penggambaran oleh kartunis tersebut. Namanya era demokrasi dan masyarakat sudah terbelah dengan dua polar yang berbeda," jelas Hikmahanto.
Sementara itu Kementerian Perhubungan menolak untuk memberikan tanggapan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Baitul Ihwan saat dihubungi Jawa Pos kemarin tidak memberi tanggapan terkait kartun Hiroshi. "Lucu juga," ujarnya saat ditanya soal komik tersebut.
Sementara itu pengamat transportasi Djoko Setijowarno menuturkan jika kebutuhan kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah hal yang mendesak. "Jalur kereta masih belum dimanfaatkan secara maksimal," ungkapnya.
Menurutnya yang justru harus dikebut adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya."Dapat mengurangi trafick udara," ungkapnya.
Di sisi lain, Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tambahan utang untuk kereta cepat tersebut berpotensi membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebab, saat ini realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 4 persen rata-rata dalam tiga tahun terakhir. Sementara utang pemerintah naik lebih dari 53 persen pada akhir 2017 dibandingkan posisi tahun 2014.
"Jadi perkembangan utang dan pendapatan negara tidak imbang. Akibatnya utang dari proyek infrastruktur makin membuat ruang fiskal menyempit," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos. Jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir 2017 mencapai Rp 3.938 triliun atau 29,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Total utang pemerintah tersebut naik Rp 472 triliun jika dihitung dari posisi akhir 2016 yang sebesar Rp 3.466 triliun. Sedangkan pada Januari 2018, pemerintah menarik utang sebesar Rp 21,4 triliun pada Januari 2018 untuk menutup defisit anggaran. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan Januari 2017 yang sebesar Rp 82,1 triliun.
Menurutnya, setiap tahun Rp 221 triliun dana APBN habis untuk bayar bunga utang. Bahkan sejak 2012 Indonesia mencatat defisit keseimbangan primer. Artinya, pemerintah harus mengambil utang batu untuk menbayar utang sebelumnya. Resiko lain adalah potensi kegagalan pembayaran utang ketika ekonomi sedang menurun mengakibatkan proyek infrastruktur sebagai jaminan bisa diakuisisi asing.
"Jangan sampai kasus di Maladewa dan Srilanka terjadi di Indonesia. Dua negara tadi terpaksa membuat perjanjian konsesi pengelolaan proyek pelabuhan dan bandara ke China selama 90 tahun," terangnya. Selama ini pembengkakan proyek infrastruktur utamanya terjadi lantaran pembebasan lahan.
"Memang harusnya proyek ini dirasionalisasi. Misalnya bahan material proyek bisa diefisienkan tanpa mengurangi safety," imbuh Bhima. Selain itu dapat pula dengan mengurangi jarak tempuh jalur kereta untuk menekan pembebasan lahan. "Jadi harus dibuat se rasional mungkin dengan kemampuan fiskal yang terbatas," beber Bhima.
Hingga berita ini ditulis, Hiroshi sudah mengungkapkan permohonan maafnya. Melalui aku instagramnya @hiroshionan dia mengaku menyesal dan menarik kata-katanya. Dia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. (and/lyn/vir)
