• Berita Terkini

    Sabtu, 24 Februari 2018

    Bupati Tersangka, Imam Satibi Dorong Wabup Kebumen segera Ambil Langkah

    Imam Satibi dan Mohammad Yahya Fuad/dokekspres
    KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Tokoh Muda NU yang juga Rektor IAINU Kebumen, Dr Imam Satibi MPdI menghimbau penyelenggara pemerintahan di Kebumen tidak terlarut dalam persoalan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membuat Bupati Kebumen tersangka. Imam Satibi meminta, Wakil Bupati Kebumen  Yazid Mahfudz segera mengambil langkah yang diperlukan demi terjaminnya kelanjutan pembangunan Kebumen.

    "Adanya peristiwa besar yang terjadi dan menimpa orang nomor wahid di Kebumen, tidak boleh membuat pemerintah terlalu berlebihan terjebak dalam stagnasi birokrasi. Kebesaran jiwa Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dan Mantan Sekda Adi Pandoyo dalam menjalani proses hukum harus diteladani dengan melanjutkan amanahnya dalam spirit membangun Kebumen," kata Imam Jumat (23/2/2018).

    Yang terjadi hari ini, kata Imam Satibi, birokrasi Kebumen selalu dihantui bayang-bayang akan ketakutan dan keraguan serta selalu menunggu dan menunggu apa yang akan terjadi (Tersangka berikutnya).


    Hal ini telah berdampak pada bermunculan spekulasi prasangka yang kurang baik. Selain itu juga berdampak pada rendahnya etos kerja dan hilangnya visi kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

    “Capaian kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun dapat menjadi kabur dan hilang sebagai isu besar progres kemajuan daerah,” katanya.

    Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz sebagai penerus Bupati selepas Yahya Fuad "lengser", diharapkan berani menunjukan kepemimpinannya yang baru. Artinya, tidak berada di bawah bayang-bayang Yahya Fuad seperti terkesan selama ini.

    Hal ini sangat penting guna melanjutkan amanah yang telah dimandatkan melalui Pilkada. “Secara aturan main jelas bahwa ketika Bupati terpilih mendapatkan halangan, maka Wabup mau atau tidak mau harus bersedia melajutkan kepemimpinanya,” tegasnya.

    Dijelaskannya, peran wakil bupati pada saat menjabat memang hanya menjadi pelengkap dari bupati. Kendati Wakil Bupati diberi porsi yang banyak dalam aspirasi kebijakan, namun tetap saja akan menjaga etika politik dengan mendorong sepenuhnya aspirasi bupati yang diwakilinya. Demikian pula itu hal itu terjadi dulu pada saat penyusunan visi dan perumusan RPJMD.

    Namun demikian, bila nantinya Yazid Mahfudz menjadi Bupati tak bisa seperti itu. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan DPRD dan masyarakat secara luas sehingga harus berperan utuh.  Tidak lagi sekedar nempel di visi bupati sebelumnya yang termanifestasi dalam grand desain pembangunan daerah yang disebut RPJMD.

    Untuk itu Imam Satibi menyarankan Yazid Mahfudz untuk mengajukan review RPJMD terutama pada program strategis. “Saya yakin pola kepemimpinan Fuad dan Yazid itu berbeda.  Demikian pula cara pandang terhadap daerah termasuk bagaimana menjawab pembangunan sampai 2021 mendatang,” paparnya.

    Imam Satibi menambahkan isu strategis pembangunan sah-sah saja untuk direview kembali. Kendati RPJMD 2016 -2021 merupakan dokumen bersama pasangan Fuad dan Yazid, tapi publik tahu bahwa secara menyeluruh lebih mengakomodir keresahan pemikiran  Yahya Fuad.

    Mungkin kalau dibuat prosentase maka perbandingannya yakni 80:20 persen. Untuk itu Gus Yazid harus berani melakukan review RPJMD. Karena hal ini sangat penting untuk menggerakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang kini disebut dengan OPD.

    “Renstra renstra SKPD harus disesuaikan dengan  reviu RPJMD yang baru.  Demikian pula berharap pada DPRD untuk memahami hal tersebut. Sehingga pembahasan bisa berlangsung cepat dan mengena sekaligus dapat menjadi evaluasi terhadap kinerja selama dua tahun ini,” ucapnya.
    .(mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top