• Berita Terkini

    Kamis, 01 Maret 2018

    Bamsoet: Tingginya Korupsi dan Mahalnya Biaya Politik

    IMAM/ESKPRES
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengundang keprihatinan Ketua DPR RI H Bambang Susatyo SE MBA (Bamsoet). Menurutnya, salah satu yang menjadi penyebabnya yakni demokrasi liberal.

    Hal ini disampaikan saat kegiatan reses di Sekretariat DPD Partai Golkar Kebumen, Rabu (27/2/2018) malam. Acara reses juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono SPi MSi, Ketua PGRI Tukijan SPd, Ketua KSPSI Akif Fatwal Amin, UPTD Dinas Pendidikan, Pengurus Partai Golkar Tingkat Kecamatan dan perwakilan GTT/PTT.

    “Ke depan mungkin ada baiknya jika pemilihan bupati dan gubernur tidak dilaksanakan secara langsung. Namun untuk pemilihan presiden masih dilaksanakan secara langsung,” tuturnya.

    Dijelaskannya dengan adanya pemilihan secara langsung maka biaya politik sangat besar. Untuk biaya politik pencalonan bupati diperkirakan mencapai Rp 50 miliar. Sedangkan untuk Gubernur diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. “Itu merupakan biaya yang sangat tinggi,” paparnya.

    Jika tidak melakukan korupsi, lanjutnya, maka calon bupati pada umumnya akan dibantu oleh para pemodal. Jika sudah dibantu oleh para pemodal, maka kebijakan-kebijakannya nantinya akan cenderung berpihak kepada pemodal. Untuk itu, jika tidak ada pemilihan secara langsung selain mudah dalam pengawasan, juga mempermurah biaya politik. “Menyelamatkan rakyat lebih penting daripada sekedar dituding mundur demokrasi,” tegasnya.

    Selain terkait persoalan korupsi, Bambang juga menyampaikan tiga hal penting lainnya yakni persoalan narkoba, Kehidupan beragama dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Saat ini banyak ssekali temuan-temuan narkoba dalam jumlah besar. Bahkan diperkirakan yang telah masuk ke Indonesia jumlahnya sudah sangat besar dan telah beredar.

    Terkait dengan kerukunan umat beragama, pihaknya menyampaikan seakan terdapat gerakan yang terstruktur dengan tujuan memecah belah antar umat beragama. Hal ini meliputi penganiayaan ulama dan penyerangan tempat ibadah. “Selama ini kita sudah menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat. Jangan sampai hal ini rusak,” jelasnya.

    Adapun terkait LGBT, pihaknya menegaskan, bahwa di Indonesia tidak mungkin akan disahkan pernikahan sejenis. Sebab semua telah diciptakan secara berpasang-pasangan.

    Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kebumen Dra Hj Halimah Nurhayati MAP menyampaikan pihaknya sengaja mengundang beberapa pihak. Hal ini bertujuan agar dapat membangun komunikasi yang baik antara stakeholder. Dengan terjalinnya komunikasi maka akan tercipta kebersamaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top