Sebagaimana undangan yang disampaikan PDIP Rabu (3/1/2018) lalu, partai berlambang banteng itu berencana mengumumkan dukungan pasangan calon di empat provinsi. Yakni Jateng, Sumatera Utara (Sumut), Lampung, dan Papua. Namun dalam acara deklarasi kemarin, hanya Lampung dan Papua yang sesuai rencana.
Sementara Sumut hanya menyampaikan dukungan ke Djarot Saifullah sebagai gubernur tanpa ada nama wakilnya dan Jateng batal sepenuhnya. Sebagai gantinya, PDIP mendeklarasikan pasangan calon di Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara.
Saat dikonfirmasi, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto membantah istilah pembatalan. Menurut dia, pihaknya hanya menyesuaikan agar daerah yang dideklarasi sesuai dengan tema yang diangkat PDIP. Karena temanya politik pendidikan, maka yang disampaikan adalah daerah-daerah yang membutuhkan fokus peningkatan kualitas pendidikan. Yakni Papua, NTB, Maluku Utara dan Lampung.
“Maka daerah yang sudah lebih jauh seperti Jawa Tengah kemudian kita pisahkan,” ujarnya usai deklarasi.
Dia menambahkan, pengumuman terhdap calon PDIP di Jawa Tengah akan disampaikan pada 7 Januari akhir pekan ini. “Jadi mohon bersabar, pada tanggal 7 Januari,” imbuhnya.
Saat didesak apakah penundaan deklarasi di Jateng disebabkan sang petahana berpotensi terjerat kasus E-KTP, Hasto kembali membantahnya. Menurut dia, dugaan jika Ganjar menerima uang haram hanyalah tuduhan semata. Dia yakin, politisi kelahiran Karanganyar itu tidak termasuk oknum yang terjerat kasus tersebut.
“Enggak ada nama-namanya. Lebih percaya gubernur yang mendapatkan penghargaan dari KPK atau percaya orang yang dipenjara? Itu aja,” ujarnya dengan nada sedikit tinggi.
Dia menegaskan, belum diumumkannya pilihan PDIP di Jateng bukan karena ada persoalan yang serius. Melainkan hanya mencari waktu yang tepat. Apalagi, Jateng merupakan daerah dengan basis masa terbesar PDIP. Sebagai daerah penopang kekuatan partai, maka pihaknya harus mengambil keputusan dengan cermat.
Terkait munculnya nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso yang disebut-sebut menjadi alternatif, diakuinya, pihaknya sudah menjalin komunikasi. Hanya saja, topik yang dibicarakan terbatas pada pemberantasan narkoba. “Saya yakini jauh mengedepankan tugas-tugas negara di dalam menyelamatkan masa depan generasi Indonesia,” tuturnya.
Terpisah, sehari sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Namun pejabat yang lebih akrab dipanggil Ganjar itu memilih tidak hadir dengan alasan sedang berdinas dan tidak dapat diwakilkan.
Untuk itu, KPK menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Ganjar. ”Penjadwalan ulang dari saksi-saksi yang belum hadir nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ucap Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah kemarin.
Dia pun menegaskan bahwa KPK tidak masuk ke ranah politik. ”Saya kira KPK tidak akan masuk ke sana. Kami fokus pada penanganan perkara” tegasnya. Pemanggilan Ganjar sebagai saksi tidak lain lantaran penyidik merasa membutuhkan keterangan politisi PDIP itu.
Sebab, Ganjar merupakan salah satu wakil rakyat di komisi II DPR ketika proyek e-KTP bergulir. Selain itu, namanya juga sempat disebut dalam surat dakwaan untuk dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yakni Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan tersebut, ada sejumlah nama politisi yang disebut menerima uang. Termasuk di antaranya Ganjar. Dia disebut menerima uang sebesar USD 520 ribu. (far/syn)
Ganjar di Pusaran Kasus e-KTP dan Kontestasi Pilgub Jateng
9 Maret 2017 : Dalam surat dakwaan KPK untuk terdakwa pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima uang suap USD 520 ribu saat menjadi pimpinan Komisi II DPR.
30 Maret 2017 : Ganjar menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa pejabat Kemendagri Sugiharto dan Irman. Dia mengaku memang ditawari uang, namun tawaran itu ditolaknya.
20 November 2017 : Di Pengadilan Tipikor, mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin kembali menyebut Ganjar menerima uang suap e-KTP.
13 Desember 2017 : Jaksa KPK membacakan dakwaan untuk Setya Novanto, namun dalam dakwaan tersebut tidak ada lagi nama Ganjar Pranowo sebagai penerima uang suap e-KTP.
4 Januari 2018 : Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan mengumumkan cagub Jateng. Namun, pengumuman cagub Jateng ditunda.
(Diolah dari berbagai sumber)
