Hal disampaikan oleh Soetopo kepada Bupati Kebumen Ir HM Yahya Fuad SE saat menghadap beberapa waktu lalu. Pihaknya menyampaikan, selama ini Kabupaten Kebumen belum mempunyai Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara. “Saat ini yang telah mempunyai kantor tersebut yakni Cilacap, Purbalingga dan Purwokerto,” tuturnya, Minggu (14/1/2018).
Soetopo juga mengaku telah mendapatkan rekomendasi dari anggota Komisi IV DPR RI Ir KRT H Darori Wono Dipuro MM agar pemda dapat memberi bantuan hibah lahan untuk pembangunan tiga kantor tersebut. “Lahan tersebut dalam proposal kami yakni 10 hektar, dan kami meminta lahan tidak terlalu jauh dengan Instansi Penegak hukum dan pusat layanan kesehatan,” jelasnya.
Menurutnya, saat acara audiensi tersebut, juga dibicarakan mengenai pelayanan kesehatan. Pasalnya dengan diberlakukannya Perbup nomor 69 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, maka tarif yang semula Rp 3.000 naik menjadi Rp 10.000.
“Kenaikan tarif tersebut sangat memberatkan pihak Rutan. Sebab budget kesehatan dan visit dokter telah dipangkas oleh kementerian. Meski demikian jika menggunakan tarif lama maka kami masih dapat menalangginya. Hal itu manakala ada warga binaan yang sakit dan harus berobat di poliklinik.
Soetopo membeberkan bahwa pelayanan kesehatan, selama ini dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas 1 dan Puskemas 3 Kebumen. Warga binaan atau tahanan tidak dapat diperlakukan sama dengan masyarakat bebas. “Warga binaan tidak dapat mencari penghasilan, maka jika sakit pihak rutan juga tidak bisa memungut biaya,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, lanjut Soetopo, Bupati Kebumen memberi tanggapan terkait dengan biaya kesehatan akan dicarikan dispensasi dan jalan keluar.
Sementara itu, Soetopo sendiri berharap agar Bupati dapat mengunjungi rutan. “Kami juga berharap agar Rutan Kebumen dapat dikunjungi oleh Bupati dalam waktu dekat. Hal itu dapat dilaksanakan pada program Safari Subuh,” ucapnya. (mam)
