Presiden menuturkan, sejatinya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia semakin meningkat peringkat ease of doing bisnis melonjang dari 120 menjadi 72 dalam tempo tiga tahun. karena itu, jangan sampai Indonesia kehilangan momentum tersebut. ’’Saya ingin lebih fokus dan konsentrasi lagi yang namanya investasi, kemudian kedua yaitu ekspor atau perdagangan luar negeri,’’ ujarnya.
Semua bidang harus dilaksanakan searah dalam mengejar peningkatan investasi dan ekspor. Sehingga, bila dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat problem, segera bisa ditangani dengan baik. bukan malah mandek tanpa tahu bagaimana memperbaikinya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui, Indonesia masih tertinggal. Meskipun pertumbuhan investasi sudah positif, namun negara-negara pesaing juga ikut tumbuh, bahkan lebih tinggi. Itulah yang harus diccarikan solusinya agar Indonesia tetap bisa bersaing.
Menurut dia, ada dua sektor yang investasinya paling berpeluang tumbuh pesat tahun ini. Yakni, pariwisata dan e-commerce. Pariwisata menjadi unggulan karena mayoritas berada di sektor jasa. ’’Hasilnya cepat, dampak lapangan kerjanya cepat, dan pengahasilannya cepat. Devisanya jalan,’’ terangnya usai ratas.
Untuk e-commerce, BKPM sudah membuat hitungan. Selama 2017, total investasi e-commerce lebih dari USD 5 miliar. Itu setara separo dari total investasi migas di tahun yang sama. ’’Nilainya besar sekali, perkiraan saya 50-80 persen year on year (yoy) pertumbuhannya,’’ lanjutnya. sehingga, e-commerce perlu terus didukung.
Khusus e-commerce peluang modal masuk dari Tiongkok cukup besar. setidaknya ada dua pemain utama asal Tiongkok yang hendak masuk, yakni Alibaba dan Tencent. Khusus Tencent, dikabarkan hendak menanamkan modalnya sebesar Rp 16 triliun di salah satu unicorn Indonesia, Go-Jek.
Selebihnya, investor lain yang juga tidak kalah besar berasal dari ventura-ventura yang ada di Silicon Valley, Amerika Serikat. ’’Kami sedang upayakan agar lebih banyak yang masuk dari eropa dan Jepang,’’ tutur mantan menteri perdagangan itu. Bahkan, Jepang disebut sebagai Sleeping Giant. Softbank Jepang sudah menjadi investor utama di Grab. Softbank diketahui baru saja menggalang dana investasi terbesar sepanjang sejarah, yakni USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun.
Untuk saat ini, pemerintah akan berupaya mempertahankan momentum yang ada. Presiden sudah meberi penekana pada kualitas investasi, bukan kuantitas. ’’Masyarakat ini tidak peduli investasi. Yang mereka pedulikan itu lapangan kerja yang cepat, memberikan penghasilan yang lebih tinggi, bisa bikin pekerjaan kita naik kelas,’’ ujar Lembong. Kualitas itu yang akan menjadi fokus tahun ini.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menuturkan bahwa ada banyak investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Total dana investasi itu sekitar USD 50 miliar. Tapi investasi tersebut masih terkendala persoalan-persoalan perizinan dan administrasi.
”Lebih dari USD 50 miliar investasi-investasi yang belum bisa berjalan. Izin dikasih BKPM, tapi dalam pelakasnaanya selalu tidak jalan,” ujar Sofjan. Dari USD 50 miliar itu paling banyak di sektor energi dan manufaktur.
Dia menuturkan saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mengatasi persoalan-persolan tersebut. Khususnya menggerakan satuan tugas percepatan ekonomi yang ada di Kementerian Koordiantor bidang Perekonomian.
”Begitu banyaknya investasi yang masuk minta izin. Tapi ada saja masalah di segala bidang. Termasuk masalah di daerah-daerah yang menghambat pelaksanaanya itu,” kata Sofjan yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo itu.
Sofjan menuturkan bahwa realisasi investasi itu akan punya dampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi. Karena dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. ”Yang gerakan ekonomi itu investasi,” tegas dia.
Saat disinggung mengenai potensi investasi tersebut, Lembong tidak membantahnya. Menurut dia, yang harus dilakukan adalah mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan. Khususnya, di sektor birokrasi. ’’Tadi presiden pakai istilah, feodal sekali kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap kita penting dan menunggu investor seakan mereka butuh kita,’’ ucapnya. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia yang butuh investor.
Seringkali, perizinan menjadi terlalu panjang di level pemeirntah daerah. Karena itulah, kebijakan single submission harus segera diterapkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. pihaknya diberi tenggat waktu paling lambat Maret sudah harus berjalan. Saat ini, sistemnya sedang disiapkan. ’’Beberapa hari lalu pak Darmin (Nasution, Menko Perekonomian) juga bisik-bisik ke saya, gedungnya di mana ya,’’ tambahnya seraya tertawa. (byu/jun)
