Kemarin (3/1/2017), Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas fokus kerja pemerintah selama 2018. Presiden menjelaskan, dia telah mendapat lapotan BPS mengenai angka kemiskinan per september 2017. Jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen.
Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2017, di mana angka kemiskinan mencapai 27,77 juta jiwa. Artinya, dalam waktu enam bulan, angka kemiskinan turun 1,19 juta jiwa. Dari sisi persentase, kemiskinan juga turun dibandingkan September 2015 (11,13 persen) dan September 2016 (10,7 persen).
’’Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah utk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,’’ ujar Presiden.
Karena itu, dia meminta ada sejumlah strategi yang dijalankan. Inflasi dan harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan. Kemudian, progam beras sejahtera maupun pangan non tunai segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Program lainnya, yakni cash for work baik melalui skema dana desa atau program padat karya di sejumlah kementerian harus segera dikerjakan. ’’Saya mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini,’’ lanjutnya. Karena itu, program cash for work dari dana desa seharusnya sudah bisa berjalan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menuturkan, program cash for work bakal digarap bersama oleh sejumlah kementerian. Meskipun, sumber anggarannya berbeda-beda. Untuk dana desa, dari total Rp 60 triliun, Rp 18 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk program cash for work.
Dari kementerian PUPR disediakan Rp 11 triliun, kemudian Kementerian Pertanian Rp 10 triliun. Belum lagi kementerian-kementerian lain. ’’Akan ada penyediaan lapangan kerja di desa-desa sehingga diharapkan ada peningkatan daya beli,’’ terangnya. Sebagian di antaranya bakal dikoordinir oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.
Program tersebut akan dijalankan di semua desa dengan target menggaet 5 juta pekerja, hanya dari kementerian desa saja. Belum termasuk kementerian lainnya. 5 juta itu berasal dari hitungan Rp 18 triliun yang bisa menghasilkan 300 juta hari orang kerja. Dengan masa kerja 60 hari, program itu dijalankan di sela musim tanam dan musim panen. Tujuannya, mereka yang tadinya bekerja di sektor pertanian tetap punya pekerjaan ketika selesai masa tanam.
Pengamat Ekonomi Eko Listyanto menuturkan upaya pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah itu harus dilihat lebih cermat lagi. Lantaran program yang diberikan kepada masyarakat seperti penyaluran bantuan tunai itu berjangka pendek. Tidak berupa pemberdayaan ekonomi yang bisa berdampak berkelanjutan.
”Belanja sosial meningkat jadi besar sekali. Tapi efeknya jangka pendek case tranfer non tunai itu,” ujar Eko, kemarin (3/1).
Menurut Eko, pada tahun ini anggaran bantuan sosial itu kemungkinan besar akan meningkat karena berdekatan dengan tahun politik. Khususnya dipergunakan untuk meraih simpati dari masyarakat. ”Agar anggapan hanya sekadar meraih vooter itu maka harus diikuti peningkatan akses orang miskin terhadap akses ekonomi,” jelas dia.
Termasuk gelontoran dana desa yang mencapai puluhan triliun seringkali dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan. Menurut Eko, dana tersebut juga harus dipergunakan untuk peningkatan akses pemberdayaan ekonomi warga desa. ”Harusnya pararel upaya pemberdayaan masyarakat dengan dana desa atau dana tranfer lain,” jelas dia.
Dikhawatirkan pembangunan infsrastruktur di desa itu hanya mempermudah akses logistik barang-barang dari luar negeri. Mulai dari buah-buahan impor hingga pakaian. ”Selain itu infrastruktur desa itu multi player efek hanya dinikmati orang kaya,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kementeriannya akan memaksimalkan program yang sudah berjalan selama ini. ’’PKH (Program Keluarga Harapan) dan Rastra memiliki siginifikansi yang cukup besar dalam penurunan kemiskinan di September 2017,’’ terangnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio, pada September 2017 berada di posisi 0,391. Angka tersebut turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393.
Khofifah mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektifitas PKH dan Rastra. ”Program itu sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia,’’ lanjut alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya itu. Terlebih, program PKH merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan. (byu/lyn/jun/ang)
