KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Pemerhati Masalah Sosial Warjan SPd SH MM memprihatinkan kondisi Kabupaten Kebumen yang notabenenya merupakan kabupaten termiskin nomor 2 se Jawa Tengah. Untuk pihaknya berharap pemerintah dapat mempunyai program terobosan yang sistematis dan bukan hanya sesaat belaka.
Adanya wacana Kebijakan Bupati Kebumen, terkait tidak akan diberi bantuan bagi warga miskin yang merokok, menurut Warjan merupakan hal yang bagus. Sebab hal itu dilaksanakan guna menekan pengeluaran. Dengan tidak merokok, tentunya biaya yang semula untuk membeli rokok dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting.
Namun demikian, kebijakan tersebut hanya bermanfaat untuk menekan pengeluaran saja. Padahal jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan meningkatkan pendapatan. Hal itu haruslah lebih diutamakan dari pada sekedar menghemat pengeluaran. “Ini sangat penting untuk disikapi secara serius. Jika tidak bisa jadi Kabupaten Kebumen menjadi nomor wahid termiskin se Jawa Tengah,” tuturnya, Kamis (21/12/2017).
Untuk itu, lanjut Warjan, pemerintah harus mampu meningkatkan penghasilan dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Pemkab Kebumen mestinya mempunyai program-program yang arahnya untuk memberdayakan masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat mampu melakukan usaha produktif. “Bukan hanya sekedar melaksanakan pelatihan, tetapi juga harus ada pendampingan usaha kepada kelompok ekonomi di desa-desa,” tegasnya.
Warjan menjelaskan, selama ini memang sudah banyak program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM bagi kelompok pemuda dan perempuan di desa-desa. Namun hasilnya masih kurang maksimal. Hal itu salah satunya disebabkan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak berkelanjutan.
Dijelaskannya, seharusnya kelompok masyarakat yang sudah diberi pelatihan tidak dilepas begitu saja. Tetapi perlu pendampingan terhadap kelompok untuk melakukan usaha. Pendampingan dilaksanakan baik pada aspek manajemen maupun administrasinya. Misalnya ada kelompok perempuan yang sudah dilatih keterampilan membuat kripik pisang. Setelah selesai melaksanakan pelatihan para kelompok tersebut jangan dilepas begitu saja, sebab pasti mereka tidak jalan dan kembali menjadi pengangguran. Untuk itu diperlukan pendampingan untuk membuat perencanaan produksi.
Setelah itu pendampingan juga harus dilaksanakan hingga sampai pada tahap marketing. Dengan demikian maka di Kebumen akan tumbuh kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Yang terpenting jangan hanya melaksanakan program pelatihan semata, namun setelah itu bubar tanpa sisa,” ucapnya. (mam)
Adanya wacana Kebijakan Bupati Kebumen, terkait tidak akan diberi bantuan bagi warga miskin yang merokok, menurut Warjan merupakan hal yang bagus. Sebab hal itu dilaksanakan guna menekan pengeluaran. Dengan tidak merokok, tentunya biaya yang semula untuk membeli rokok dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting.
Namun demikian, kebijakan tersebut hanya bermanfaat untuk menekan pengeluaran saja. Padahal jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan meningkatkan pendapatan. Hal itu haruslah lebih diutamakan dari pada sekedar menghemat pengeluaran. “Ini sangat penting untuk disikapi secara serius. Jika tidak bisa jadi Kabupaten Kebumen menjadi nomor wahid termiskin se Jawa Tengah,” tuturnya, Kamis (21/12/2017).
Untuk itu, lanjut Warjan, pemerintah harus mampu meningkatkan penghasilan dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Pemkab Kebumen mestinya mempunyai program-program yang arahnya untuk memberdayakan masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat mampu melakukan usaha produktif. “Bukan hanya sekedar melaksanakan pelatihan, tetapi juga harus ada pendampingan usaha kepada kelompok ekonomi di desa-desa,” tegasnya.
Warjan menjelaskan, selama ini memang sudah banyak program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM bagi kelompok pemuda dan perempuan di desa-desa. Namun hasilnya masih kurang maksimal. Hal itu salah satunya disebabkan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak berkelanjutan.
Dijelaskannya, seharusnya kelompok masyarakat yang sudah diberi pelatihan tidak dilepas begitu saja. Tetapi perlu pendampingan terhadap kelompok untuk melakukan usaha. Pendampingan dilaksanakan baik pada aspek manajemen maupun administrasinya. Misalnya ada kelompok perempuan yang sudah dilatih keterampilan membuat kripik pisang. Setelah selesai melaksanakan pelatihan para kelompok tersebut jangan dilepas begitu saja, sebab pasti mereka tidak jalan dan kembali menjadi pengangguran. Untuk itu diperlukan pendampingan untuk membuat perencanaan produksi.
Setelah itu pendampingan juga harus dilaksanakan hingga sampai pada tahap marketing. Dengan demikian maka di Kebumen akan tumbuh kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Yang terpenting jangan hanya melaksanakan program pelatihan semata, namun setelah itu bubar tanpa sisa,” ucapnya. (mam)