”Itu (surat dakwaan, Red) kan memang dakwaan buat Setnov (bukan terdakwa sebelumnya, Red),” kata jaksa penuntut KPK Irene Putri kepada Jawa Pos, kemarin (18/12/2017). Sebagian nama politisi yang hilang itu memang dinilai tidak terkait langsung dengan Setnov. Sehingga, nama-nama mereka tidak dimasukkan dalam dakwaan.
Peran para politisi dalam kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap akan dibuktikan dalam sidang. Terutama yang memiliki peran penting, salah satunya Ganjar Pranowo yang pada periode 2009-2014 atau saat proyek e-KTP bergulir menjabat sebagai pimpinan komisi II DPR. ”Itu (politisi yang hilang, Red) digabung dalam penerima (dari kluster) DPR,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sebagian nama politisi hilang dalam dakwaan Setnov. Politikus yang masih tercantum dalam dakwaan adalah Miryam S. Haryani, Ade Komarudin, Markus Nari, dan Jafar Hafsah. Dalam surat dakwaan jaksa, anggota DPR yang diduga menikmati aliran dana e-KTP hanya disebut dengan kalimat beberapa. Dalil itu ada di poin 13 daftar pihak yang diuntungkan dari perbuatan Setnov.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pihaknya bakal siap menjelaskan secara detail bila nanti kubu Setnov mempersoalkan hilangnya nama-nama politisi dalam eksepsi Rabu (20/12) besok. Sebab, secara formil dan materil tidak ada masalah dengan dakwaan yang dibacakan jaksa. ”KPK sudah mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dilakukan,” jelasnya.
Kendati demikian, Febri menilai tidak relevan bila hilangnya nama-nama itu dimasukkan dalam materi eksepsi Setnov. Sebab, nama-nama politisi yang dipermasalahkan merupakan bagian dari pokok perkara yang akan dibuktikan di rangkaian persidangan. ”Nanti (politisi yang diduga terlibat, Red) akan dibuktikan dalam persidangan,” imbuh dia.
Terkait kondisi Setnov di ruang tahanan, Febri menyatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Setnov meminta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setnov sempat mengeluh batuk kemarin. Dokter rumah tahanan (rutan) KPK pun langsung memberikan obat untuk mengatasai keluhan itu. ”Semoga tidak sakit, semoga persidangan berjalan lancar,” tuturnya.
Terkait nama Ganjar Pranowo yang sering disebut dalam kasus e-KTP, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu sudah pernah dikonfrontir KPK. Sampai sekarang tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada perkara tersebut.
Baginya, lanjut alumnus UGM itu, Ganjar adalah tokoh yang sederhana. Dia juga sosok pemimpin yang berprestasi. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah meraih berbagai penghargaan. “Bahkan beberapakali dapat penghargaan dari KPK,” terang politikus asal Jogjakarta itu.
Selama ini, tutur Hasto, partainya sangat tegas terhadap para kepala daerah kader PDIP yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau tersangkut kasus korupsi. Bagi kader partai yang terjaring OTT, pihaknya akan langsung memecatnya. Tidak perlu menunggu menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana. “Itu sudah menjadi keputusan partai,” kata dia.
Sementara itu, saat ditemui pada acara Rakornas Tiga Pilar PDIP di ICE BSD Serpong Minggu (17/12) lalu, Ganjar mengatakan, dia tidak tahu menahu soal nama-nama yang hilang dalam dakwaan Setnov. “Kan bukan saya yang mendakwa. Yang nulis bukan saya,” tutur dia.
Selama ini, namanya memang sering disebut menerima uang haram dari hasil korupsi e-KTP. Tapi, hal itu tidak terbukti. Dirinya sudah memberi keterangan kepada penyidik komisi antirasuah terkait kasus yang membelitnya. Ia juga siap jika sewaktu-waktu dipanggil lagi untuk dimintai keterangan.
Ganjar mengatakan, ia akan menjelaskan satu persatu. Tidak ada informasi yang dia tutup-tutupi. Dirinya sangat transparan. “Ini soal integritas. Kalau soal integritas, saya berani bertaruh,” jelas mantan anggota DPR RI itu. (tyo/lum)
