Tidak tanggung-tanggung, kuota yang diusulkan capai 250 ribu kursi.
“Tapi nanti berapa yang approve oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu, red) kami tidak tahun,’’ jelas Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja dalam diskusi media di Bogor pada Rabu malam (13/12) lalu.
Setiawan mengatakan, persetujuan kuota CPNS baru tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Yang pasti, usulan kuota yang mencapai seperempat juta kursi itu berdasarkan jumlah PNS pensiun tahun depan.
Kuota itu dibagi untuk instansi pusat sebesar 38 ribu kursi. Dan, sisanya sebanyak 212 ribu kursi untuk instansi pemerintah daerah (pemda) tingkat satu maupun dua.
Meskipun belum ada keputusan resmi dari Kemenkeu soal kuota CPNS baru tahun depan, Setiawan bisa memprediksi bahwa kuota yang disetujui kurang dari 250 ribu kursi. Sebab, pemerintah saat ini masih menerapkan prinsip zero minus growth dalam merekrut pegawai baru. Prinsip itu maksudnya mengangkat CPNS baru kurang dari jumlah yang pensiun.
Sambil menunggu ketetapan kuota itu, dia mengingatkan terkait munculnya kabar calo atau pihak yang bisa meloloskan CPNS baru. Dia menegaskan sistem seleksi CPNS baru diawasi oleh banyak kementerian dan lembaga. Selain diawasi oleh Kementerian PAN-RB, juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
’’Jadi kalau ada yang lolos seleksi itu bukan karena bantuan calo atau oknum. Tetapi memang yang bersangkutan itu sesuai kompetensi,’’ tuturnya.
Salah satu modus penipuan calo CPNS adalah, mengaku kenal dengan jajaran Kementerian PAN-RB. Kemudian imbalan baru diberikan ketika korban dinyatakan lulus CPNS. Jika tidak lulus, cukup mengganti biaya administrasi. ’’Jadi calonya apapun hasil seleksi untung,’’ tegasnya.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik jika benar tahun depan pemerintah membuka lowongan CPNS baru. Dia berharap dari ratusan ribu kuota CPNS baru itu, pemerintah memprioritaskan pengisian kekurangan guru di penjuru Indonesia.
’’Yang kurang cukup banyak itu di jenjang SD,’’ tutur dia.
Unifah mengatakan dalam merekrut CPNS guru, dia berharap pemerintah memberikan kesempatan atau prioritas kepada para honorer. Tentunya honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi CPNS guru. Unifah menegaskan PGRI selama ini mendukung pemenuhan kekurangan guru tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi. (wan/ttg)
