• Berita Terkini

    Wednesday, December 13, 2017

    Jelang Liburan Akhir Tahun, 50 Persen Bus Tidak Laik Jalan

    JAKARTA— Libur Natal dan Tahun Baru membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan ramp check terhadap angkutan umum. Hasilnya mengejutkan, dari 14 ribu bus antara kota antar provinsi (AKAP) dan pariwisata  yang dilakukan ramp check atau pemeriksaan kelayakan jalan, hanya 50 persen  yang laik jalan.



    Sesuai data Kemenhub, dari 14 November hingga 20 Desember dilakukan ramp check di 58 terminal dan pool bus. Total jumlah bus yang diperiksa mencapai 14 ribu angkutan yang terdiri dari 12 ribu bus AKAP dan 2 ribu bus pariwisata. Dengan hasil hanya 50 persen bus yang laik jalan, artinya ada sekitar tujuh ribu bus yang tidak laik jalan.


    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, liburan Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi tiba membuat berbagai persiapan harus dilakukan. salah satunya, dengan ramp check yang dilakukan secara random atau acak. ”Hanya 50 persen angkutan bus yang sehat, “ paparnya.


    Temuan itu membuat kondisi menjadi berbahaya saat libur Natal dan Tahun Baru. Maka, Kemenhub dan Polri akan bekerjasama untuk melakukan razia angkutan umum. ”Kita cegah angkutan umum yang tidak layak ini,” ungkapnya.


    Namun, karena waktunya yang terbatas, maka sulit untuk bisa memeriksa semua angkutan. ”Untuk operator juga dihimbau agar tidak mengoperasikan kendaraannya yang tidak sehat. Kami akan suruh pulang kendaraannya kalau ditemukan tidak sehat,” ujarnya.


    Selanjutnya, untuk di jalan tol itu memang biasanya rest area menjadi titik kemacetan. Hal tersebut terjadi karena jumlah pengemudi yang masuk rest area melebihi kapasitas. Antisipasi yang dilakukan dengan menambah jumlah rest area. ”Kalau rest area sudah ditutup, tentu pengemudi diharpkan jangan kesana. Cari rest area lain,” himbaunya.


    Untuk kendaraan berat seperti truk dan trailer hari ini (13/12) akan digelar rapat untuk menentukan waktu himbauan tidak melintas di jalan tol. ”Kalau dihimbau itu artinya diminta untuk mengatur diri. Jalan regular itu masih bisa dipakai. Yang pasti, kalau macet, langsung truk kita parkirin, tidak boleh jalan,” ujarnya.

    Sesuai data Korlantas, untuk kecelakaan selama libur Natal dan Tahun Baru dalam Operasi Lilin diketahui terjadi penurunan sekitar 38 persen dalam dua tahun terakhir. Pada 2015 terjadi 1.578 kecelakaan, lalu turun menjadi 978 kecelakaan pada Operasi Lilin 2017.


    Kasubbag Dalopsnal Bagops Korlantas Polri AKBP Subono menjelaskan, bus yang terlibat kecelakaan justu mengalami kenaikan yang tajam. Pada 2015 ada 136 bus yang mengalami kecelakaan, namun pada 2016 justru naik menjadi 320 bus terlibat kecelakaan. ”Padahal, kecelakaan sepeda motor malah turun dari 1.300 pada 2015 menjadi 576 sepeda motor pada 2016,” terangnya.


    Kendaraan barang juga kerap terjadi kecelakaan saat libur Natal dan Tahun baru. Pada 2015 terjadi kecelakaan pada 284 mobil barang dan pada 2016, 216 mobil barang mengalami kecelakaan. ”Terjadi penurunan,” paparnya.


    Sesuai data Jawa Pos, ada banyak bus yang kecelakaan akibat rem blong. Diantaranya, pada 22 Mei 2017 bus pariwisata menabrak 12 mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Bogor. Ada empat korban tewas dalam kecelakaan akibat rem blong tersebut.


    Lalu, pada 31 Agustus 2017, terjadi kecelakaan bus pariwisata yang remnya blong di Jalan Lingkar Kudus. Bus itu menabrak 10 kendaraan lain. korban meninggal empat orang dan luka-luka 38 orang.


    Ada juga kecelakaan bus rem blong di Yogyakarta pada 15 Oktober lalu di jalan Pantai Kukup, Tanjungsari, Gunung Kidul. Dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa kendaraan yang rusak.


    Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menyebut hasil ramp check yang lebih parah lagi, bukan 50 persen angkutan yang tak laik jalan, melainkan 60 persen. Hal tersebut terungkap saat Kemenhub menginstruksikan seluruh Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan ram check secara serentak pada seluruh kendaraan di wilayahnya pada Minggu (10/12) lalu. “Hasilnya 60 persen yang tak memenuhi persyaratan teknis,” kata Budi Setiadi di Jakarta kemarin (13/12).


    Budi menjelaskan, beberapa komponen yang tidak laik diantaranya lampu depan yang menyala sebelah, wiper tidak berfungsi, sampai penggunaan ban vulkanisir.  Disamping teknis, Budi menyebut pihaknya menemukan banyak pelanggaran administrasi seperti tidak adanya Kartu Pengawasan (KP) dan kartu  Uji Kir yang sudah kedaluwarsa.

    Kemenhub memberikan waktu sampai tanggal 22 Desember bagi pemilik Bus maupun Truk yang kedapatan tidak lolos ramp check agar segera membenahi kendaraan dan melengkapi persyaratan. “Mereka tetap ditilang, tapi tidak dikandangkan,” katanya.


    Jika pada tanggal 22 Desember masih ada Bus ataupun Truk tidak laik kedapatan beroperasi dan mengangkut penumpang, maka Kemenhub akan menindak tegas dengan penilangan sampai  penahanan kendaraan. “Nggak ada ampun, kami tilang, nanti penumpangnya dicarikan bus lain,” kata Budi.


    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi kepada anggota terkait persiapan angkutan menjelang masa liburan natal dan tahun baru. Selain menghimbau anggota untuk mengecek standar kondisi kendaraan tapi juga merapikan lagi jadwal pengendara. ”Karena selain kesiapan armada, jadwal pengemudi juga harus diperhatikan. Jika waktu berkendaranya over kan juga membahayakan,” ujar Adrianto saat dihubungi kemarin (31/12/2017).


    Mengenai kesiapan armada, Adrianto menambahkan bahwa, anggota telah dikordinasikan untuk melakukan sampling dan ramcheck. Adrianto mengakui untuk kendaraan besar seperti truk dan bus memang masih rawan mengalami masalah. Untuk itu, dia menghimbau setiap anggota meningkatkan kewaspadaan. ”Masalah seperti overdimensi dan overweight ini memang harus diperhatikan. Kami tahu pengecekan dan perbaikan seperti itu memerlukan waktu, tapi mau tidak mau harus dilakukan,” ujar Adrianto.


    Disinggung mengenai masih banyaknya kendaraan angkutan yang tak laik jalan, Adrianto mengungkapkan bahwa pihaknya di DPP cukup sulit jika harus me-monitor satu per satu kendaraan, terutama di daerah. ”Kelaikan jalan yang perfect atau 100 persen memang belum bisa dilakukan. Tapi kami di pusat selalu menyampaikan kepada anggota di daerah, termasuk yang tergabung di area pelabuhan untuk mengawasi kondisi armadanya secara intens,” pungkas Adrianto. (idr/tau/agf)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top