 |
| fotomiftahulhayatjawapos |
Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Total jumlah rumah rusak mencapai 2.935. Dengan perincian 451 rusak berat, 579 rusak sedang, sementara 1.905 rumah rusak ringan.
Kerusakan menyebar di kabupaten di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga DI Yogjakarta. “Sementara daerah paling parah berada di Jawa Barat,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB lewat pernyataan resmi kemarin (17/12/2017).
Selain ribuan rumah, gempa juga tercatat merusak 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas.
Sementara korban manusia juga bertambah. 4 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 25 orang luka ringan. 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Korban meninggal terbaru bernama Masiah, berusia 55 tahun. Dia adalah warga Ciamis yang terkena serangan jantung saat gempa.
Meski demikian, Sutopo menyebut gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan instalasi penting lainnya. “Sampai saaat ini pendataan masih terus dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah,” kata Sutopo.
Di 4 kabupaten dengan dampak terparah, yakni Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran, Bupati/Walikota setempat telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempabumi selama 7 hari terhitung 16/12/2017 hingga 22/12/2017.
Sutopo juga menyebut bahwa Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. “Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum,” katanya.
Sampai hari kedua pasca gempa, BNPB telah menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada 4 daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat. Untuk perbaikan pemukiman yang rusak, akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara “by name by address” serta Surat Keputusan oleh Kepala Daerah masing-masing. “Ini persyaratan penting demi akuntabilitas, juga menjamin bantuannya tepat waktu,” katanya.
Aparat dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, SKPD, Tagana, PMI, relawan, NGO dan masyarakat masih melakukan penangnan darurat. Bantuan terus disalurkan. Sutopo menambahkan, Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, permakanan, trauma healing, tukang, dan bahan material bangunan. “Para relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak juga dibutuhkan,” Kata Sutopo.(tau)
