• Berita Terkini

    Friday, December 8, 2017

    Gandeng Perguruan Tinggi Evaluasi Dana Desa

    JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) bakal mengintensifkan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas dana desa. Kemarin (8/12), Kemendes rapat kerja forum Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides) di Jakarta.


    Raker ini diikuti oleh 79 rektor dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di seluruh indonesia. Kemendes bakal memposisikan perguruan tinggi dalam program vokasional dan evaluasi tiga tahun dana desa.


    Mendes Eko Putro Sandjojo berharap, Forum Pertides bisa mngkoordinir survey bersama untuk mengetahui efektivitas dan pencapaian tiga tahun dana desa. “Apakah tujuan dari dana desa tercapai atau tidak, efektif atau belum, sampai manfaatnya di masyarakat atau belum, Pertides mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang tersebut," kata Eko.


    Nantinya perguruan tinggi bisa mempublikasikan hasil risetnya agar mendapatkan feedback baik dari desa maupun pihak pemerintah. Peran Pertides yang tidak kalah penting juga mengarahkan Kemendes dalam melakukan perekrutan online calon tenaga pendamping desa.


    Politikus PKB ini juga berharap Pertides bisa merumuskan pendidikan vokasional bagi para pemuda di desa.  Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan rendahnya kompetensi dan SDM tenaga kerja di indonesia.


    Kemendes sendiri telah menetapkan Rp 100 miliar untuk program inovasi desa. “Ada pinjaman dana untuk program inovasi desa dan program-program pendidikan vokasional,” tambahnya.


    Sementara itu, Ketua Pertides, Kadarsyah, mengatakan bahwa Program vokasional ini juga melibatkan lintas kementerian. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja. Untuk meningkatkan tenaga kerja, pendidikan vokasional harus didukung penuh oleh dunia industri.


    Menurut Kadarsyah, Industri-lah yang akan memakai lulusan. Mereka yang akan menentukan lapangan kerja seperti apa yang dibutuhkan sebagai demand-nya, Sementara sisi supply-nya akan dihendel oleh perguruan tinggi. “Kami siapkan kurikulumnya yang terkait, kementerian terkait pun masuk sebagai legulator dan supporting,” pungkas Kadarsyah.(tau)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top