• Berita Terkini

    Wednesday, November 22, 2017

    Wagub: Pembangunan Jangan Singkirkan Lahan Pertanian

    SEMARANG - Pembangunan di sejumlah daerah Jateng terbilang pesat belakangan ini. Meski positif, pembangunan juga berdampak pada penyempitan lahan. Ketersediaan lahan subur justru menjadi masalah dalam mewujudkan pangan.

    Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko menjelaskan, penyempitan lahan produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan atau industri yang tak terkendali dikhawatirkan memengaruhi produksi pangan. Masalah ketahanan pangan yang perlu segera disikapi adalah ketersediaan lahan subur yang setiap tahun semakin berkurang. Penyempitan lahan itu sebagai dampak alih fungsi lahan untuk perumahan maupun pengembangan industri.

    "Yang selama ini mengurangi lahan pertanian tidak hanya industri saja tapi juga pemukiman baik itu real estate maupun pemukiman individual. Karena kalau semakin kaya orang kepinginnya bangun rumah yang gedhe-gedhe," ucapnya, Rabu (22/11).

    Mantan Bupati Purbalingga ini mengusulkan adanya regulasi pembatasan bangunan untuk mengatasi penyempitan lahan pertanian. Menurutnya pembatasan bangunan tersebut sudah dilakukan di negara Vietnam.

    "Katakanlah kalau bangunan keluarga luasnya 100 m2 kalau lebih dari itu harus bertingkat. Ini supaya lahan pertaniannya tidak terkurangi terlalu cepat," ujarnya.Tak hanya untuk lahan pertanian, lahan terbuka juga terus dihimpit pembangunan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng, Prasetyo Budie Yuwono menjelaskan, tidak ada salahnya lahan hijau dibuka demi kemajuan pembangunan. Hanya saja, perlu dibuat retensi atau embung sebagai pengganti serapan air.

    "Kalau lahan hijau dibuka tapi tidak ada pengganti wilayah resapan air, ya daerah bawahnya bakal terus berpotensi terjadi bencana banjir," ucapnya.

    Di areal perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) memang sudah ada satu kolam retensi. Tapi itu sangat kurang mengingat luas lahan hijau yang digunduli sangat besar.
    Di lain pihak, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana berharap ada komitmen dari kepala daerah dan kalangan DPRD untuk lebih teliti dalam melakukan percepatan pembangunan. Perlu ada integrasi perencanaan pembangunan, terutama terkait konsukuensi penetapan dan pengadaan tata ruang.

    "Jangan sampai ada alih fungsi lahan. Dari kawasan hijau menjadi perumahan atau lahan industri," tegasnya.
    Dijelaskan, BPBD Jateng bisa dilibatkan dalam pembuatan rencana tata ruang. Pihaknya bisa memberi kontribusi saat penyusunan RTRW, terutama maping daerah rawan longsor, banjir, hingga tsunami. (amh/zal)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top