Mogok kerja awak angkutan umum di Purworejo menjadi perhatian khusus dari pemerintah bersama jajaran Polri dan TNI. Pemerintah telah melakukan pemetaan untuk mengantisipasi rencana demo angkutan umum.
Sekda Purworejo, Said Romadhon mengimbau masyarakat, khususnya wali murid tak perlu khawatir dengan aksi ini. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan armada khusus untuk mengantar siswa yang tidak bisa pulang lantaran tidak adanya angkot beroperasi.
"LLAJ dari Perhubungan, Satpol PP sudah kita kerahkan untuk antar anak sekolah diwaktu pulang, kita juga bekerjasama dengan Polres dan Kodim untuk mengantisipasi jika nanti crowded, sudah kita petakan," ujarnya.
Senada diungkapkan Kapolres Purworejo, AKBP Tegus Tri Prasetya, ia meminta siswa tidak usah khawatir. Sedikitnya belasan mobil Polres telah dipersiapkan di beberapa titik untuk mengangkut para siswa yang tidak mendapat akses kendaraan. Polres, lanjutnya, telah meminta jajaran Polsek untuk siaga pada jam-jam pulang sekolah. "Nanti dari kota bisa juga dilansir ke polsek untuk diantar ke wilayah terdekat masing-masing," katanya.
Terpisah, menanggapi aksi mogok operasional angkutan umum di Purworejo, Sekertaris Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, Thoha Mahasin, meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas, cepat dan terarah agar permasalahan angkutan umum mampu segera teratasi.
Sikap tegas pemerintah dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Terlebih, perseteruan antara sopir angkutan konvensional dengan angkutan online mulai kerap ditemui di masyarakat. "Perlu pembahasan yang intens dan kebijakan yang tepat agar semua berjalan lancar. Meski kita tahu, kecenderungan zaman now adalah, semua akan online pada waktunya," ujar Thoha.
Hadirnya transportasi online hendaknya disikapi dengan bijak. Ia meminta awak sopir angkutan umum tidak melakukan tindakan destruktif. Diharapkan aksi mogok beroprasi tidak menjadikan retaknya komunikasi antara moda transportasi konvensional dan online.
"Aksi mogok sehari dua hari bisa dimaklumi, tapi tindakan anarkis seperti sweping dan pengrusakan jalan tidak dibenarkan," katanya.
Ditambahkan, selain diperlukan kebijakan tegas, pihaknya meminta agar angkutan berbasis daring untuk berbenah diri. Misalnya, kata Thoha, angkutan pasang tarif tidak sesuka hati. Selain tiu diperlukan semacam organisasi yang menaungi dan bertanggung jawab jika ada konsumen yang komplain atas pelayanan angkutan online.
Sementara untuk angkutan offline, ia menghimbau agar mampu bersaing dengan sehat dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan IT menurut Thoho, tidak mampu dibendung, meski demikian jika publik mampu dimanjakan dan diberikan pelayanan prima oleh angkutan konvensional, pihaknya yakin, masyarakat tidak akan meninggalkan layanan transportasi offline. "Kita mendorong agar transportasi konvensional juga berbenah. Kehidupan yang serba online ini seakan sudah kehendak jaman yang tak terbendung," tandasnya. (ndi)
