Dari dua kasus seniornya tersebut, harus menjadi pelajaran berharga bagi Sri Mulyani, yang hari ini, Senin (27/11) dilantik menjadi bupati Klaten definitif menggantikan Sri Hartini.
Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang Sukoco menegaskan, bupati yang baru-harus mampu membersihkan image buruk Klaten sebagai kabupaten korup.
“Kasus korupsi yang menjerat bupati terdahulu harus dijadikan pembelajaran agar tidak lagi-lagi masyarakat Klaten menanggung malu dari perilaku korup para pemimpinnya,” tandas Bambang kemarin (26/11).
Menurutnya, Sri Mulyani harus jeli dan paham tugas pokok dan fungsi sebagai bupati, sehingga tidak salah mengambil keputusan yang berpotensi menjeratnya dalam kasus korupsi. Mengingat, pernyataan dari mantan bupati Sri Hartini bahwa suap menyuap atau biasa disebut uang syukuran dalam promosi jabatan sudah cukup lama terjadi. “Ini harus dijawab (dituntaskan, Red) bupati baru dengan langkah serius,” tegas dia.
Bagaimana caranya? Bambang mengatakan, Sri Mulyani segera membuat regulasi untuk menutup peluang praktik tindak pidana korupsi. Ambil langkah preventif dengan melakukan pembinaan mentalitas antikorupsi seluruh PNS Pemkab Klaten.
Sikap tegas dan tidak kompromi terhadap korupsi harus ditempuh karena korupsi merupakan extraordinary crime. Karena itu, perlu langkah extra dalam penanggulangannya.
“Brand sebagai daerah antikorupsi harus didengungkan bupati yang baru untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Klaten. Sekaligus menunjukkan komitmennya dalamm upaya penanggulangan korupsi,” beber Bambang. Selain itu, seluruh elemen masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk ikut memerangi korupsi.
Sementara itu, siang nanti, sekitar pukul 11.00, Sri Mulyani bakal dilantik sebagai bupati Klaten definitif oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Sri Mulyani menggantikan posisi Sri Hartini yang telah divonis divonis 11 tahun penjara, denda Rp 900 juta dalam kasus suap mutasi dan promosi jabatan. Surat Keputusan (SK) Nomor 131.33/8573 Tahun 2017 terkait pemberhentian Sri Hartini dibacakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Klaten, Kamis malam (23/11).
“Pelantikan bupati Klaten akan dihadiri 300 tamu undangan dari Kabupaten Klaten. Ditambah 100 orang undangan dari provinsi,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Klaten Wahyu Martono.
Terpisah, Sri Mulyani meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Klaten untuk bersama mewujudkan Kabupaten Bersinar yang maju mandiri dan berdaya saing. “Mohon doa restu pasti juga kepada bapak ibu saya. Sebelum ke Semarang, (nyekar, Red) ke makam ibu kandung saya dan bapak-ibu mertua,” katanya.
Soal penanggulangan korupsi, Mulyani bakal lebih transparan dalam pengisian jabatan di Pemkab Klaten. Begitu pula pengelolaan anggaran dari tingkat desa hingga kabupaten.
Di sisi lain, tentang calon wakil bupati, Mulyani menegaskan harus bisa bekerja sama dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Klaten. (ren/wa)
