• Berita Terkini

    Friday, November 17, 2017

    Desa Diminta Transparan Kelola Bantuan Keuangan

    sudarno ahmad/ekspres
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Banyaknya dana yang masuk dan dikelola desa, membutuhkan pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Baik dari aspek pelaksanaan program maupun pertanggungjawaban keuangannnya. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, meminta dana-dana tersebut dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

    "Inilah tiga pilar utama, dalam kerangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di desa. Adalah kewajiban pemerintah kabupaten untuk memberikan pembinaan ke desa," kata Mohammad Yahya Fuad, pada acara Rapat Koordinasi Program-Program Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen tahun 2017, di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Kamis (17/11/2017).

    Yahya Fuad, mengungkapkan, saat ini  alokasi  dana  ke desa  sangat besar. Di Kabupaten Kebumen tahun 2017, besaran ADD sebesar Rp 130 miliar lebih. Sedangkan Dana Desa (DD) sebesar Rp 359 miliar lebih. Sehingga ada dana dari ADD dan DD sekitar Rp 489 miliar lebih.

    "Kalau dibagi 449 desa maka rata-rata mendapat Rp 1 miliar  per desa. Angka ini akan bertambah, karena ada sumber-sumber pendapatan desa yang lain. Seperti dari bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan provinsi dan dari pendapatan asli desa," ujarnya.

    Bupati mengingatkan, besarnya dana yang dikelola desa mendapat pengawasan ketat dari banyak pihak. Mulai dari pengawasan masyarakat, BPD, inspektorat, LSM, pers, BPK, KPK, Kemendes, Kejaksaan, dan terakhir Polri. 

    "Jadi, kalau ada kades atau perangkat desa korupsi, mungkin sedang kurang sehat mentalnya. Banyaknya yang mengawasi tersebut jangan sampai membuat phobia, atau trauma massal, yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa tidak optimal," paparnya. 
     
    Hadir pada rakor tersebut, Plt Sekda Mahmud Fauzi, Kepala Dispermades P3A Moh Amirudin, camat se Kabupaten Kebumen, 449 kepala desa dan 11 lurah. Selain itu, juga dihadirkan pembicara dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top