• Berita Terkini

    Sabtu, 07 Oktober 2017

    Tahun Depan, Jumlah Penerima PKH Ditambah Hingga 10 Juta

    JAKARTA - Persiapan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) hampir rampung. Pencairan pertama kepada 10 juta KPM akan dilaksanakan Februari 2018.


    ”Dalam waktu dekat akan ada rekrutmen pendamping. Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap dan di bulan Februari 10 juta KPM bisa menikmati bantuan sosial tersebut. Baik KPM lama maupun baru," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dibagikan setelah proses personalisasi dan aktivasi selesai dilakukan bank penyalur. Kementerian Sosial menargetkan semuanya telah selesai di penghujung tahun 2017.


    Khofifah optimis terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dia menargetkan dengan adanya PKH dapat menurunkan angka kemiskinan hingga berada di kisaran 9,5 - 10 persen di tahun depan. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, program afirmasi pengurangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.


    ”Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio,” ujarnya. Khofifah membandingkah Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik. ”Saya kira fakta ini perlu diapresiasi karena peralihan dari tunai ke non tunai memiliki dampak yang cukup besar,” imbuhnya.


    Khofifah juga memastikan jika PKH juga diterima masyarakat di wilayah perbatasan. Kemarin (6/10) Kemensos bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri lain melakukan penyerahan bantuan sosial di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia.


    Politisi PKB tersebut mengungkapkan, penyaluran secara non tunai di wilayah perbatasan RI - Malaysia merupakan penegasan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. ”Semangat membangun Indonesia dari pinggiran kita wujudkan juga dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program strategis,” imbuhnya.


    Khofifah menerangkan, pemerataan jangkauan bansos non tunai hingga wilayah perbatasan adalah bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Kartu Keluarga Sejahtera adalah kunci bagi masyarakat di wilayah perbatasan memiliki akses dan menikmati fasilitas jasa keuangan yang di berikan oleh perbankan. ”Selain diajarkan untuk menabung, secara tidak langsung masyarakat miskin terhindar dari bank plecit atau rentenir. Mereka pun bisa mengakses permodalan guna keperluan usaha," katanya. (lyn)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top