 |
| ISMAIL FUAD/RADAR BREBES |
Keduanya dianggap belum berhasil mencapai target-target yang telah ditentukannya sendiri, baik melalui visi misi bupati dan wakil bupati maupun target yang dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) yang telah disepakati. Kritik dan rekomendasi masing-masing disampaikan secara bergiliran oleh perwakilan panitia khusus (pansus) maupun saat pemandangan umum fraksi-fraksi.
Secara garis besar, penilaian pansus didasarkan pada indikator makro, seperti tingkat kemiskinan pada kisaran 19 persen. Padahal targetnya 15-16 persen sesuai RPJMD 2012-2017. Begitupun pertumbuhan ekonomi masih dibawah target, juga dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih sama dengan tahun 2012 lalu.
Padahal, volume APBD dan belanja pembangunan terus meningkat 15 persen pertahunnya. "Kemanakah triliunan rupiah yang kita belanjakan tiap tahun tetapi problem-problem mendasar masyarakat Brebes soal kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, tidak juga beranjak menjadi lebih baik.
Kinerja dalam bidang ekonomi dan keuangan cukup mengesankan, hanya saja itu sama sekali tidak berkontribusi dalam upaya mewjudkan masyarakat Brebes yang adil, sejahtera dan mandiri sebagaimana visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes 2012-2017. Kita harus menerima kenyataan kita masih tetap termasuk dalam jajaran kabupaten termiskin dan paling tertinggal di Jawa Tengah," ungkap Wakil Ketua Pansus XXIX, Trisno Warsumdemah saat membacakan laporannya.
Di bidang pemerintahan dan hukum, M Rizki Abdillah yang mewakili pansus XX menyorot tentang kepegawaian. Diantaranya proses mutasi pejabat yang dinilai belum mencerminkan the right man the right place. Sehingga menimbulkan kegagapan dalam menjalankan tugas yang bukan sesuai keahliannya. Pihaknya juga memberi catatan selama ini Pemkab belum memedomani prinsip indikator kerja dalam penganggaran hingga membuat tidak maksimalnya capaian kinerja.
Di bidang kesra, Ghofar Mughni juga menyampaikan pandangan pansus XXXI yang menganggap Pemkab Brebes gagal dalam mencapai target penuntasan kemiskinan. Banyaknya program yang ada dianggap masih kaya struktural tapi miskin fungsi. Begitupun di bidang pendidikan yang menjadi indikator IPM juga masih belum ada perubahan yang signifikan.
Sedang di bidang infrastruktrur dan pembangunan, ketua pansus XXX Cahrudin, menganggap pembangunan infrastruktur sudah cukup lebih baik di banding lima tahun silam. Namun, diakuinya masih dirasakan adanya kekacauan dalam tata manajemen di tingkat OPD terkait.
Secara umum, DPRD memandang masalah yang muncul di akhir jabatan itu merupakan masalah lama yang selalu disampaikan setiap LKPj Bupati di tiap akhir tahun. Hanya saja, eksekutif tidak memberi perhatian khusus hingga kejadian dan catatan itu selalu sama. "Mestinya setiap LKPj tahunan itu ada rekomendasi DPRD yang harus dilaksanakan agar ada progress. Sehingga bisa ada perbaikan-perbaikan," kata ketua Komisi II, Zaki Safrudin.
Bupati Brebes, Idza Priyanti mengaku berterimakasih atas semua rekomendasi dan catatan yang diberikan DPRD. Hal itu akan menjadi masukan dan perhatian untuk ditindaklanjuti di periode kepemimpinannya yang kedua mendatang. (ism)
