 |
| maulidin wahyu/radarbanyumas |
"Terkait air bersih, tidak perlu menunggu tim, tidak perlu kamuflase lagi. Mulai besok harus action (penanganan air bersih, red), bisa dengan membuat sumur bor untuk kebutuhan sementara air minumnya. Dan untuk penanganan permanen, ada ususlan untuk dibuat tangki berukuran besar yang terbuat dari beton atau baja untuk nampung air pada waktu kemarau. Lokasinya bisa di lahan yang luas," pinta bupati saat pertemuan antara PT SAE, Ditjen Kementerian ESDM dan sejumlah perwakilan dari warga terdampak, di Pemkab Banyumas, Rabu (11/10) sore.
Selain penanganan air bersih, bupati juga akan membentuk group atau badan yang beranggotakan dari masing-masing warga terdampak dan pihak PT SAE selaku pengembang proyek PLTPB Baturraden. Pembentukan tim tersebut, kata dia guna menyerap aspirasi warga yang terdampak adanya mega proyek tersebut, sehingga kedepan persoalan bisa langsung diketahui dan diselesaikan dengan cepat.
"Kita akan bentuk badan perwakilan desa terdampak, bisa memakai SK bupati. Perwakilan ini harus bertemu secara reguler minimal seminggu sekali untuk mengatasi problem sekarang ini. Termasuk camat masuk sebagai perwakilan dan satu desa satu orang. Progresnya dilaporkan ke saya dalam rapat besar sebulan sekali," tandasnya.
Bupati juga menekankan, PT SAE harus mengganti rugi seluruh kerugian yang dialami warga terdampak. Sebab menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa mengais rejeki karena sumber airnya keruh. Disamping itu, sejumlah material seperti meteran, pipa air dan beberapa lainnya, dilaporkan rusak karena adanya lumpur yang terbawa air.
"Kerugian usaha harus diganti sesuai fakta. Material yang rusak akibat proyek itu juga harus diganti, tapi jangan berupa uang, harus barang," katanya.
Direktur PT SAE, Bregas Rochadi mengakui, persoalan utama saat ini adalah air keruh. Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami akan melakukan tindakan yang cepat, terutama untuk air minum terlebih dulu. Minggu ini sudah ada pergerakan. Terkait ganti rugi, kami akan lakukan minggu ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, agar setiap persoalan yang terjadi cepat tertangani, PT SAE juga akan menambah personil di lapangan, khususnya yang akan ditempatkan di Kecamatan Cilongok. "Kami juga menambahkan tenanga untuk menyelsaikan apa yang trjadi di Cilongok," katanya.
Sementara itu, Direktur Panas Bumi Ditjen ESDM Kementerian ESDM, Yunus Saiful Haq mengaku, pihaknya akan mengawal langsung proses penanganan air bersih dan ganti rugi yang dilakukan oleh PT SAE. Dia juga mengingatkan agar PT SAE tidak hanya berkomunikasi saja, namun secepatnya melakukan action.
"Kami prihatin terhadap dampak yang terjadi. Penanganan akan kami awasi langsung. PT SAE jangan hanya komunikasi. Komunilasi terus, ya bosen, tapi action. Saya minta juga, sosialisasi khususnya desa yang belum pernah disosialisasi, secepatnya dilakukan," perintahnya.
Sementara itu, sejumlah Kepala Desa terdampak dan tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan kekecewaan terhadap PT SAE. Sebab selama ini, PT SAE dianggap tidak maksimal dalam merelisasikan janjinya untuk minimalisir dampak serta tidak mampu melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang baik.
Tokoh dan kepala desa dari Cikidang, Karanglo, Karangtengah, Panembangan, Kalisari, Sambirata dan Pernasidi mendesak PT SAE tidak hanya basa basi menjalin komunikasi saja, namun juga merealisasikan penanganan kebutuhan air bersih bagi warga desa terdampak.
"Tolong hormati kami semua yang disini, tapi realisasinya tidak ada. Mau ada demo terus atau tidak? Kalau tidak selesaikan persoalan air bersih. Pipa air bersih yang dibuat saja kualitasnya buruk, memasangnya seperti anak kecil. Perusahaan besar menyelesaikan masalah seperti ini saja tidak bisa," kata anggota Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Cikidang, Kecataman Cilongok, Tafsir.
Begitu pula menurut Kepala Desa Kalisari, Azzi Masruri. Dia menyampaikan keresahan warganya terutama 30 produsen tahu yang terhambat produksinya karena air keruh. Selain itu, juga ada 221 KK pengguna Pamsimas yang ikut terdampak pembanguan PLTPB Baturraden.
"Jujur, itu kemarin pemuda di desa saya kumpul, mau berangkat demo. Saya bantu kendaraan satu. Saya membawa amanah warga saya. Realisasi minimalisir dampak tidak ada, bahkan sosialisasi di desa saya saja belum pernah satu kalipun," ungkapnya.
Senada diutarakan Kades Panembangan, Suparto. Menurutnya 95% warganya kesulitan air bersih, karena sumber air PAM keruh. Dia meminta PT SAE untuk melangkah nyata, dan jika membuat saluran air bersih harus dengan pipa berkualitas seperti yang dijanjikan, dan pipa tersebut dipasang secara profesional seperti dengan ditanam bibawah tanah.
"Saya sebenarnya bingung, maju dikira menolak program pemerintah. Mundur dikira tidak membawa aspirasi masyarakat. Meteran pengukur air PAM rusak karena lumpur, tersumbat. Ini tanggung jawab siapa," tanyanya.
Selain persoalan air bersih, tokoh masyarakat dan kades 7 desa terdampak PLTPB Baturraden juga menyampaikan, ada kekhawatiran warga akibat pembangunan PLTPB sehingga memilih menolak pembangunan. Warga takut jika terjadi longsor dan muncul lumpur seperti Lapindo akibat pengeboran.
"Selain karena tidak tahu, dan air butek terus. Warga khawatir pembangunan PLTPB ini bisa mengakibatkan longsor, banjir dan keluar lumpur lapindo. Jadi wajar kalau banyak yang minta dihentikan saja," kata pengurus PAM masyarakat desa Panembangan, Suwarno. (why)
